Minggu, 24 Oktober 2010

Posted by syahli sitorus On 19.46
Gbr. Shopping di Yogyakarta (lokasi dekat taman pintar)
Mungkin rekan-rekan banyak yang rada kebingungan nyari bahan-bahan buat skripsi, tesis, atau makalah-makalah buat kuliah, nah ini dia ada sedikit info yang bisa membantu.

Di Yogyakarta ada yang namanya Shopping, disini adalah pusatnya penjualan buku-buku, majalah, tesis, skripsi, dan makalah-makalah. Maklum lah namanya juga terkenal dengan kota pelajar mau cari buku yang baru atau buku yang lama-lama semuanya ada. Termasuk tesis, skripsi, makalah, atau jurnal, semuanya ada disana entah dari mana datengnya. Kebeneran saya punya kenalan yang menjual begituan dan katanya dapet dari mahasiswa2 yang menjual dan tukang fotokopi2, ya kadang ada yang lengkap dan kadang juga halamannya ada yang kurang-kurang, tapi biasanya kebanyakan lengkap karena mereka selalu berusaha menerima yang lengkap untuk di jual.




Sisi baiknya adalah buat yang lagi butuh untuk bahan referensi bisa membantu banget tuh untuk menemukan ide-ide untuk penulisannya, dan sisi buruknya kadang ada pelanggan yang minta dibuatin skripsi, tesis atau lainnya (nah yang seperti itu jangan ditiru karena salah.....hehehheheheheh).



(Melayani jasa pembuatan aplikasi berbasis web, SMS Gateway dan WAP  berbasis WEB  untuk skripsi atau thesis, silahkan kontak kami di email : sya4li@yahoo.co.id  atau kunjungi blog di multi-ada.com disana ada pilihan software TA yang sudah jadi dan siap untuk di ubah dengan full source code)

Beberapa judul yang pernah dikasih daftarnya oleh penjual sebgai berikut:
Skripsi Elektro :
  1. Analisis Penerapan General Packet Radio Service Sebagai Remote Access Pada Virtual Private Network.
  2. Analisis Penerapan Komunikasi Data Berbasis IP Pada Jaringan DWOM.
  3. Analisis Pemelihan Jenis Penghantar Saluran Transmisi Tegangan Elektro Tinggi 500KU
  4. Analisis Pengaruh Resistor Luar Pada Pengereman Dinamik Motor Industri.
  5. Kolerasi Prestasi Belajar Siswa Teori Menggambar Teknik dan Praktek Instalasi Listrik Pelatihan Institusional Kejuruan Listrik.
  6. Analisa Pengaruh Eksitasi Pada Generator Sinkron dan Kestabilan Eksitasi Menggunakan Simulasi Respon Transiet.
  7. Perancangan Kapasitas Power Rail Traveling Cranes 45 Ton di Paper Matrine Unit V PT. Kertas Leces Probolinggo.
  8. Usaha Peningkatan Kualitas Tenaga Listrik Dibali Melalui Pengaturan Tegangan Dengan Daya Reaktif.
  9. Pemakaian Kondensatro Yang Terhubung Paralel Dengan Alat Produksi Unit Memperbaiki Faktor Daya (Copy) Yang Jelek Pada Feeder Distribusi Jaringan Listrik.
  10. Study Perencanaan Setting Rele Pengaman Pada Pembangunan Gardu Induk.
  11. Rancangan Penginderaan Jaringan Listrik Menggunakan Metode Gelombang Elektro Gelombang Elektromagnetik.
  12. Analisis Penentuan Nilai Basic Impulse Insulation Levels(BIL) Secara Cepat Terhadap Gangguan Surya Petir Pada Sistem.
  13. Analisis Gangguan Pada Sistem Pengaman Emergency Stop Generator Sinkron 27 Mw.
Skripsi Komputer:
Judul-judul di bawah ini dapat membantu Anda menyelesaikan Skripsi, gunakan sebagai bahan tambahan referensi dan pesan sekarang juga.
  1. Implementasi Expert System Dalam Menganalisa SQ(Spiritual Quotient) Manusia.
  2. Implementasi Metode Best First Search Pada Permainan Bantumi.
  3. Perancangan Sistem Informasi Pada Suaka Pelestarian Peninggalan Purbakala Banten Designer.
  4. Sistem Informasi Pemesanan Barang Melalui Media Internet dan Komputer Yogyakarta.
  5. Implementasi TCP/IP Over Ethernet Network Pada Jaringan Internet.
  6. Analisis Desain dan Pengembangan Sistem Informasi Perusahaan Eksportir Kerajinan.
  7. Optimasi Refresh Control Data Cache From Web Dengan Analisis Trade Driven.
  8. Simulasi Pengendalian Alat-Alat Elektronik Menggunakan Aplikasi Wirreles Aplication.
  9. Perbandingan ODBC dan OLE Pada Sisi Kecepatan Akses Data dan Tingkat Kesibukan CPU dan Memory Menggunakan Borland Delphi.
  10. Penggunaan Corel Draw Versi 9.0 Pada Percetakan.
  11. Analisa Marketing Gaya Terhadap Proses Pelayan Konsumen.
  12. Sistem Informasi Pengolahan Data Ketenaga Kerjaan.
  13. Konsep Perbaikan Sistem Billing Telepon Dengan Pendekatan Quality Function Deplovment Divisi Regional.
  14. Usulan Strategi Tarif Internet Protocol Telephony Menggunakan Metode Perhitungan Average Incremental Cost.
  15. Penerapan Aplikasi Wirreless Aplication Protocol Sebagai Pengontrol Sistem Inventory.
  16. Penerapan Rumah Remote Pada Teknologi Pengganda Jaringan .
  17. Informasi Pariwisata Wonosobo Berbasis Multimedia.
  18. Sistem Informasi Perpustakaan Departemen Kehakiman dan HAM DIY Dengan Borland Delphi.
  19. Implementasi Decision Support System Dalam Proses Penjadwalan Ruang Kuliah Menggunakan Algoritma Genetik.
  20. Sinkronisasi Data Pada Sistem Dengan Basis Data Terdistribusi Berbasis Java.
  21. Penyelesaian Persamaan Non Linier Dengan Menggunakan Metode Nowton Rapson Termodifikasi.
  22. Penyembunyian Pesan Pada Media Digital Gambar.
  23. Aplikasi Reservasi Tiket Kereta Api Kelas Eksekutif Via Ponsel Dengan Teknologi J2ME.
  24. Sistem Security Informasi Dengan Metode RSA Publik Key Cryptography.
  25. Situs Web Dinas Pariwisata Kebumen.
  26. Mendefinisikan Perintah Protocol Antara Client Server Dengan Socket Programming.
  27. Pembuatan Program Pencarian Informasi Pada Properti Burung Finch Berbasis Web Dengan Menggunakan Coldfision dan Java.
  28. Sistem Informasi Manajemen Pemelihara Peralatan Kesehatan Di Gedung Bedah Sentral Terpadu R.S. Sarjito.
  29. Aplikasi Informasi Harga Komponen Berbasis Web.
  30. Teknik Penyandian Citra Dalam Format BMP Dengan Metode Substitusi dan Transposisi.
  31. Analisis Jaringan Komputer Javatech Internet Centre UGM.
  32. Komputerisasi Pengolahan Data Persediaan Suku Cadang.
  33. Penggunaan dan Perbandingan Pola Sidik Jari Dengan Menggunakan Metode Deteksi Minute.
  34. Implementasi Jaringan Syaraf Tiruan Dengan Metode Back Propagation Untuk Peramalan Kebutuhan Beban Daya Listrik.
  35. Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Mahasiswa Penerima Beasiswa.
  36. Desain dan Implementasi Program Bantu Sekolah Menengah Umum Pada Pola Hereditas Manusia Berbasis Multimedia.
  37. Aplikasi Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Alternatif Menggunakan Metode Analytical Hierarechy Proses (AHP).
  38. Sistem Komputerisasi Absensi dan Presesensi Natour Garuda.
  39. Sistem Informasi Perpustakaan Sekolah Tinggi Theology Wesleyan Magelang.
  40. Implementasi Metode Forward Chaining Pada Sistem Informasi Pariwisata Di Pulau Jawa Berbasis Web.
  41. Komputerisasi Sistem Informasi Data Siswa Di SLTP .
  42. Implementasi Ekspert Sistem Untuk Mediagnosa Epilepsi Serta Cara Penanggulangannya.
  43. Visualisasi Algoritma Travelling Salesmen.
  44. Model Client Server Kasus Pengembangan Aplikasi Pemesanan Paket Wisata Pada Elektronik Tourism Market.
  45. Sistem Pakar Pengidentifikasian Bantuan.
  46. Program Aplikasi Basis Data Obat Berbasis WAP Sistem Informasi Kepegawaian.
  47. Sistem Informasi Pengajar Karyawan.
  48. Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Calon Manager Dengan Metode Jaringan Syaraf Tiruan.

Catalog Tesis

Computer/ Elektro/
T. MESIN/METALURGI

1        ANALISIS DAN KAJIAN KEBIJAKAN KEAMANAN SEBUAH STUDI KASUS SISTEM E-LEARNING PADA UNIVERSITAS BCD  (,05) KOMPUTER  125136

2        ANALISA DAN STRATEGI PENCAPAIAN SITE QUALYTY ACCEPTANCE PADA PROYEK ORE LAUNCH OPTIMATIONN (STUDI PENANGANAN ROPP OUT PROYEK PT. ADACELL.WORKS INDONESIA)  (,08) ELEKTRO  117536

3        ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG IMPLEMENTASI RENCANA STRATEGIS SISTEM INFORMASI  (STUDI KASUS INSTANSI PEMERINTAH BIDANG KEUANGAN (,09) KOMPUTER 125834

4        ANALISA KINERJA MESIN 0TTO BERBAHAN BAKAR PREMIUM DENGAN PENAMBAHAN ADITIF DAN FARIASI IGNITION TIMING (,08)   T MESIN 116300

5        ANALISA PEMANFAATAN TIK DALAM KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI SEKOLAH STUDI KASUS PEMANFAATAN MODUL KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (,07) COMPUTER  127570-PA-120

6        ANALISIS PENERAPAN STRTEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  (,04)  100128

7        ANALISIS STRATEGI BERSAING PT BAKRIE TELECOM SEBAGAI NEW ENTRANT DALAM BISNIS  (,08) ELEKTRO 117538

8        ANALISIS MANFAAT – BIAYA PEMBELAJARAN BERBASIS WEB SEBAGAI PELENGKAP PEMBELAJARAN TATAP MUKA STUDI KASUS PROGRAM MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS INDONESIA (,06) COMPUTER 126 554

9        ANALISIS PEMANFAATAN SI/TI DALAM MENDUKUNG STRATEGI COMPETITIVE ADVANTAGE (,08) COMPUTER  126303

10    ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA TRAFFIC SCHEDULER WEIGHTED ROUND ROBIN (WRR) DAN TEMPORARY REMOVAL SCHEDULER – ROUND ROBIN (TRS_RR) PADA WiMAX (,09)  122943 ELEKTRO

11    PENCARIAN,PEMILIHAN,PENGATURAN DAN EVALUASI PERANGKAT LUNAK PEMBANTU KOLABORASI DIGITAL UNTUK KEPERLUAN TUGAS BERKELOMPOK  (,05)  COMPUTER  122829

12    PENERAPAN ONTOLOGI OBJEK PEMBELAJARAN UNTUK KEBUTUHAN PERSONALISASI E-LEARNING BERBASIS SEMANTIC WEB (,09) COMPUTER  122463

13    PENGEMBANGAN ALGORITMA PEMBELAJARAN BERBASISKAN DIMENSI SERTA KOMPARASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN BERBASISKAN VEKTOR PADA FZZY-NEURO LEARNING VECTOR QUANTIZATION UNTUK PENGENALAN CITRA WAJAH FRONTAL  (,09)  COMPUTER  122710

14    SISTEM KNOWLEDGE MANAGEMENT UNTUK TUGAS AKHIR PROYEK MAHASISWA DAN KERJA PRAKTEK (,09) COMPUTER  122784

15    PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN ALUMNI (SIMAHALUM)  (,09)  COMPUTER 122495

16    PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI SEKOLAH  (,09)  COMPUTER  122672

17    PENGEMBANGAN SISTEM PEMBELAJARAN KOLABORATIF ONLINE BERBASIS KNOWLEDGE CONSTRUCTION  (,09)  COMPUTER 122097

18    PENGEMBANGAN STUDENT MODEL ONTOLOGY UNTUK PERSONALISASI PEMBELAJARAN OLINE BERBASIS SEMANTIC WEB (,09)  COMPUTER  124204

19    ANALISIS KARAKTERISTIK GAIN SERAT OPTIK ERBIUM DOPED AMPLIFIER MODE TUNGGAL  (,03)  ELEKTRO 0007 10963

20    ANALISIS ESTIMASI BESAR TEGANGAN DAN GAYA TEKAN PADA PROSES UJI MAMPU BENTUK PENARIKAN DALAM PADA LEMBARAN BAJA TAHAN KARAT AUSTENTIK AISIS 304 (01,) METALURGI 0097

21    ANALISIS MODEL TAHANAN DEFORMASI DAN BEBAN EKSPERIMENTAL PADA PENGEROLAN DINGIN PADUAN KUNINGAN CARTTRIDGE  (,02) T. MESIN 0117

22    PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN PROGRAM PASCASARJANA BIDANG ILMU TEKNIK MESIN (00,) 0227

23    EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN MATERIAL PRODUKSI DILUBE OIL BLENDING PLANT CILACAP (,00) T. MESIN 0255

24    EVALUASI IMPLEMENTASI TOTAL PRODUCTIFE MAINTENANCE (TPM) DENGAN MENGUNAKAN ASSESMENT TOOL MALCOLM BALDRIGE NATIONAL QUALITY AWARD (MBNQA) DIPABRIK PENGOLAHAN BAJA LEMBARAN DINGIN PT. KRAKATAU STEEL  (,02)  T. MESIN  0402

25    EVALUASI ATURAN PENCAMPURAN WONG-SANDLER UNTUK PERHITUNGAN KESETIMBANGAN FASE CAIR UP DAN ENTALPI EKSES  (,00) METALURGI 0555

26    ANALISIS KINERJA CDMA IRMA DAN MC-CDMA IRMA UNTUK INTEGRASI SUARA DAN DATA  (,02) 0563  ELEKTRO

27    EVALUASI DAN STRATEGI UNTUK MENGATASI MATERIAL SURPLUS PADA INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI (STUDI KASUS DI KPS PERTAMINA)  (,99)  T. MESIN 0842

28    ANALISA KINERJA ALGORITMA PARALEL INTEGRASI NUMERIK ADAPTIF (,98) 0991 COMPUTER

29    EVALUASI PASCA PENGOPRASIAN KILANG EKSTRAKSI LPG DIKILANG LNG “BRAVO” (,98) T. MESIN B16

30    EVALUASI PEMAKAIAN ENERGI LISTRIK DIRUMAH SAKIT “X”  (,97)  T. MESIN B71




Skripsi dan Tesis Hukum Pidana:

  1. PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DILEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR
  2. PEMALSUAN DOKUMEN PABEAN DAN UPAYA PENANGGUNGANNYA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG - RIAU )
  3. PERANAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI DIMUKA PERSIDANGAN PENGADILAN (SUATU STUDI DIPENGADlL,AN NEGEIR I MALANG)
  4. PENGARU KONDISI EKONOMI TERHADAP TUMBUHNYA KEJAHATAN PENCURIAN DIWILAYAH HUKUM CILACAP
  5. PENYALAH GUNAAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN SWASTA MENUMBUHKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIWILAYAH HUKUM CILACAP
  6. PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PEMALSUAN MEREK DIWILAYAH HUKUM CILACAP
  7. PERANAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU PENYE LESAI AN TINDAK PIDANA NARKOBA (STUDI DI POLRES DI YOGYAKARTA)
  8. PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DIRUMAH TAHANAN NEGARA KEBUMEN
  9. TINJAUAN TENTANG PENYIMPANGAN BARANG BUKTI PERKARA PIDANA DIWILAYAH HUKUM PENGADIALAN NEGERI YOGYAKARTA
  10. KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (STUDI YURIDIS SOSIALISIS TERHAD KASUS KASUS PENGHINAAN PRESIDEN DI INDONESIA
  11. PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK TERKENAL DI INDONESIA (STUDI KASUS SENGKETA POL)
  12. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA CYBERCRIME
  13. PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSARAT KEPADA NARAPIDANA YANG MENJALANI PIDANA DI LEMBAGA PEMASYRAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA
  14. SUPRENSI HUKUM ACARA PIDANA DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TH 1981
  15. PROSES PERUBAHAN SURAT DAKWAAN DALAM HAL TERJADINYA KESALAHAN PEMBUATAN SURAT DAKWAAN DALAM PERKARA PIDANA
  16. IMPLEMENTASI INFORMED CONSENT DALAM HUKUM KESEHATAN
  17. TINJAUAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
  18. PERANAN VISUM REPERTUM DALAM UPAYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH KABUPATAEN BANTUL YOGYAKARTA
  19. UPAYA PEMILIHAN KESEHATAN TERHADAP PEMAKAI ATAU PECANDU DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYRAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA
  20. UPAYA POLIS DALAM MELAKSANAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR, RODA DUA POLRES KULON PROGO
  21. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK NAKAL DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (STUDI DI POLSEK WATES )
  22. PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA
  23. PERANAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PENIPUAN VIA SHORT MOSSAGES SERVICE (SMS).
  24. PROSES PENYIDIKAN POLRI DALAM MENANGANI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DIWILAYAH HUKUM POLSEK NGEMPLAK SLEMAN YOGYAKARTA
  25. PERANAN UNIT WENDIFIKASI POLTABES YOGYAKARTA DALAM PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS PIDANA
  26. PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN RAYA DAN UPAYA PENAGGULANGANNYA (SUATU STUDI PADA POLTABES YOGYAKARTA)
  27. TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PENYITAAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
  28. PROSES PEMERIKSAAN PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN YANG BERKAITAN DENGAN MINUMAN KERAS STUDI DI POLTABES YOGYAKARTA
  29. PERANAN DAN SANGSI HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
  30. BIMBINGAN DAN PENGAWASAN KLIEN PIDANA BERSYARAT KLAS I YOGYAKARTA
  31. PENANGGULANGAN SECARA YURIDIS SINDIKAT PERBUATAN PENADAHAN DALAM HAL PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DIY
  32. UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN ILEGAL NARKOBA PADA KALANGAN REMAJA DIKOTA YOGYAKARTA
  33. PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP NARAPIDANA OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI RUTAN KEBUMEN
  34. PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DIRUMAH TAHAN NEGARA KEBUMEN
  35. UPAYA PENANGGULANGAN PEMALSUAN MEREK DAGANG DENGAN SARANA HUKUM PIDANA
  36. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DALAM TERJADINYA TINDAK KEKERASAN PADA PEREMPUAN
  37. JENIS FAKTOR DAN TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN UU NO 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA OLEH PENGUSAHA PERSEWAAN VCD, DVD DI YOGYAKARTA
  38. PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP NARAPIDANA OLEH HAKIM PENGAWASAN DAN PENGAMAT DILEMBAGA PEMASYRAKATAN YOGYAKARTA
  39. PENERAPAN PIDANA BERSYARAT MENURUT SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA
  40. PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIAONAL BERDASARKAN STATUTA ROMA 1998 DALAM PERSPEKTIF(UP.66) SM 46
  41. KAJIAN KRIMONOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA LEGISLATIF DI KODYA SURAKARTA
  42. PERTIMBANAGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA DALAM PERKARA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG
  43. PERTANGGUNJAWABAN KORPERASI TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN
  44. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNG
  45. PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL, BERDASARKAN . STATUTA ROMA 1998 DALAM PERSPEKTIF (UP,66) SM 46
  46. KAJIAN KRIMONOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA LEGlSLATIF DI KODYA SURAKARTA
  47. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA DALAM PERKARA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI TANGGERANG
  48. PERTANGGUNGJAWABAN KORPERASI TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN
  49. PENOLAKAN BENDA SITAAN OLEH NEGARA SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PURWAREJA
  50. TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
  51. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI KASUS PENIP UAN DI TOKO EMAS 5 KN PRAMBANA N WILAYAH PROSES SLEMAN )
  52. TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PASKA PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANANYA
  53. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP UNDANG NO 12 /DRT /1951 TENTANG SENJATA API TERHAD KELOMPOK MASYARAKAT SIPIL BERSENJATA DI WILAYAH HUKUM POLRES GUNUNG KIDUL



KATALOG PERDATA



1.                         PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH ORANG ASING
              ( 99)   anak angkat

2.                       ……………………………hilang
    
3.                       DEPOSITO SEBAGAI JAMINAN PEMBERIAN KREDIT PADA BANK
              (, 99)   deposit kredit

4.            PROBLEMATIKA PERWAKAPAN TANAH HAK MILIK DAN CARA PENYELESAIAN STUDI DI KUA KLC GONDANG LEGI KAB. MALANG
              ( , 97) tanah
5.            …………….
6.            PELAKSANAAN PENDATARAN HAK ATAS TANAH SECARA SISTEMATIK MELAL PROYEK AJUDIKASI (STUDI DI WILAYAH KERJA KANTOR KODYA DATI II MALANG ) tanah  (, 9)
7.            TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGALENGAN UDANG TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN (STUDI KASUS PERUSAHAAN PENGALENGAN UDANG DI SITUBINDO ) (, 99) pengalengan udang
8.            TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM KONTAK BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI ANTARA PN PERTAMINA BALIKPAPAN DENGAN UNION OIL COMPANY (UNO GALO) (STUDI DI PN PERTAMINA BALIK PAPAN) (, 99)  pertamina
9.            PENERAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 DALAM KAITANYA DENGAN PENDAFTARAN TANAH (STUDI DIKANTOR NOTARIS DAN PPAT TENGARONG KALIMANTAN TIMUR) (, 98)  tanah
10.          PERBANDINGAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HAL PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI DAN HUKUM ISLAM  ( 97)  waris anak
11.           PERAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA DIKODYA YOGYAKARTA  ( 97)   koperasi
12.          PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PT.ASERINDO SEBAGAI PENJAMIN SURETI BOND WLAYAH JATENG DIY  ( 02)   jaminan surety bond
13.          PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA MANAJER INVESTASI TERHADAP INFESTOR YANG DIRUGIKAN DALAM REKSA DANA ( 03) reksa dana
14.          KEDUDUKAN HUKUM PETOK D DALAM PEMBUKTIAN HAK MILIK ATAS TANAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 ( 01)   hkm petok
15.          GUGATAN PEMBATALAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (PELELANGAN NEGARA WILAYAH BANDUNG II JAWA BARAT ) (, 02) htn 24
16.          TINJAUAN YURIDIS TENTANG ALASAN PERCERAIAN KARENA ISTRI MENJADI TKI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL ( 04) tki   
17.           UPAYA PENYALURAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DIKOTA JOGJAKARTA ( 04)  tenaga kerja
18.           PERANAN DPRD KABUPATEN BANTUL DALAM PENETAPAN TATA TERTIB DPRD DI KABUPATEN BANTUK ( 04) htn 13  dprd
19.          TANGGUNG JAWAB LESSOR DALAM PERJANJIAN LEASING DENGAN SISTEM OPERATING LEASE SEBAGAI SALAH SATU ALTENATIF PEMBIAYAAN SUATU PERUSAHAAN (STUDI KASUS DI CV PRIMA COMPUTER YOGYAKARTA ) ( 01) 
20.         ……………………
21.          PROSPEK PENYELESAIAN HUKUM YANG DILAKUKAN TENTANG KASUS PEMBAJAKAN PROGRAM KOMPUTER DI PERUSAHAAN RAMBI SORFT MENURUT UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2002 ( 04)
22.          PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA KOTAK POS PADA PT. POS INDONESIA DIDAERAH TINGKAT II KOTAMADYA YOGYAKARTA ( 99)
23.          TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM DALAM PENYELESAIAN UTANG BLB MELAL SKIM PENYELESAIAN UNTANG BLBI MELAL SKIM PENNYELESAIAN KEWAJABAN PEMEGANG SAHAM (, 04)
24.          PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH BANK TABUNGAN NEGARA TINGKAT II CIREBON ( 97)
25.          TANGGUNG JAWAB PT. POS INDONESIA (PERSERO) TERHADAP PENGRIMAN BELANJA LEWAT POS ( MAIL ORDER) DIKANTOR BESAR PT. POS NDONESIA (PERSERO) CABANG YOGYAKARTA ( 97)
26.          TANGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBUKA DALAM KERANGKA GOOD GOVERNANCE DI PASAR MODAL ( 04)
27.          PELAKSANAAN PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT DI WILAYAH KOTAMADYA ( 01)
28.          PELAKSANAAN PENGANGKATAN WALI SERTA PERLINDUNGAN ANAK DALAM PANTI ASUHAN DI KOTAMADYA YOGYAKARTA ( 95)
29.          IMPLENTASI HUBUNGAN KELUARGA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DI ERA OTONOMI DI PROPINSI RIAU TAHUN 2003-2004 ( 04)
30.         TINJAUAN YURIDIS TENTANG BERKAHIRNYA  PERSEROAN TERBATAS DALAM PRAKTEK ( 92)
31.          PERAN SERTA ASEAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA ( 99)
32.          TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MASALAH PERTANAHAN BERKATAN DENGAN PENATAAN RUANG ( 95)
33.          TRANSAKSI EFEK DALAM SISTEM PERDAGANGAN TANPA WARKAT D BURSA EFEK JAKARTA ( 04)
34.          TANGGUNG JAWAB EMITN DAB WLI AMANAT TERHADAP OBLIGASI TIDAK DIBAYAR ( 04)
35.          TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM DALAM PENYELESAIAN UTANG BLBI MELAL SKIM PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM ( 04)
36.          PELAKSANAAN TRANSAKSI BAGI HASIL TANAH PERTANIAN MENURUT HUKUM ADAT SETELAH BERLAKUKNYA UNDANG-UNDANG NOMER 2 TAHUN 1960 DIKECAMATAN SEWON KABUATEN BANTUL ( 05)
37.          PENYELESAIAN KEDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK TANUNGAN MELAL KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP21, N) YOGYAKARTA ( 05)
38.          PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN PENGARUHNYA TEHADAP PERKEMBANGAN PERUSAHAAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN PERUSAHAAN DIDAERAH KABUPATEN KEBUMEN ( 95)
39.          PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR PT. KERETA API (PERSERO) DENGAN PT JASA RAHARJA (PERSERO) DENGAN PT JASA RAHARJA (PERSERO) TENTANG ASURANSI KESELAKAAN PENUMPANG KERETA API DI BANDUNG ( 05)
40.         IMPLIKASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERJANJIAN FRANCHISE DI INDONESIA ( 04)
41.          SISTEM PEMBAYARAN HUTANG BAGI HASIL DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI PEMEGANG OBLIGASI SYARIAH MUDHAROBAH PT. INDOSAT YOGYAKARTA ( 05)
42.          PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP SITA EKSEKUTORIAL DAN SEGALA EKSESNYA DI PENGADILAN NEGERI PADANG ( 02)
43.          PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. TELKOM DENGAN PENGELOLA WARUNG TELEKOMUNIKASI DIKOTAMDYA SURAKARTA ( 97)
44.          ,……………………………..
45.          PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1994 DI KOTAMADA YOGYAKARTA ( 97)
46.          SANKSI ADAT CAROK BERKAITAN DENGAN PASAL 340, 338 DAN 391 DATI II SUMENEP MADURA ( 03)
47.          PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN HAK MILIK RUMAH PADA BANK DANAMON CABANG PAGAR ALAM SUMATERA SELATAN ( 03)
48.          PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELIAN MELAL E-COMMERCE (UAD 05)
49.          PERILAKU MENGGADAIAN MASYARAKAT JONGGRANGAN (….)
50.         PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES) DENGAN JAMINAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA CAB. KATAMSO YOGYAKARTA ( 04)
51.          PENGARUH PEMBANGUNAN KETENAGA KERJAAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SLEMAN ( 03)
52.          TINJAUAN YURIDIS PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA UNIT PONCOWINATAN YOGYAKARTA ( 05)
53.          PELAKSANAAN TURUN WARIS MENURUT HUKUM ADAT DI KELURAHAN REJOWINANGUN KECAMATAN KOTA GEDE KOTA YOGYAKARTA ( 04)
54.          TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELAL JASA KERETA API DI PT. HERONA EXPRESS YOGYAKARTA (MATARAM 04)
55.          PELAKSANAAN GARANSI BAGI KONSUMEN SEPEDA MOTOR DI MERPATI MOTOR ( 04)
56.          PELAKSANAAN ASURANSI JIWA DALAM KECELEKAAN PENUMPANG DAN LALU LINTAS PADA PT. JASA RAHARJA PERSERO CABANG JL. MAGELANG YOGYKARTA ( 04)
57.          PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA BANLK BPD DIY CABANG SENOPATI (IDYA MATARAM 05)
58.          PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MELAKUKANTRANSAKSI ELEKTRONIK BANKING MELAL AUTOMATED TELLER MACHINE (ATM) (STUDI KASUS DI BNK MANDIRI CABANG DILI TIMUR LESTE ) ( 04)
59.          PERANAN BADAN PERWAKAPAN DESA DALAM UPAYA PENINGKATAN PERANAN PEMERINTAH DI DESA PADA PELAYANAN MSYARAKAT DIDESA SENDANG ARUM KECAMATAN MINGGIR KABUPATEN SLEMAN ( 04)
60.         PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PAPMI(PERHIMPUNAN MODE INDONESIA) DENGAN PERAGAWAN DAN PERAGAWATI TENTANG PERAGAAN BUSANA DI KOTA YOGYAKARTA (UAD 05)
61.          TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN BANK BERMASALAH OLEH BANK INDONENESIA MELAL PROSES MERGER ( 02)
62.          STUDI PERBANDINGAN TERHADAP KEDUDUKAN PENGURUS SUATU PT. MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1998 DENGAN KETENTUAN DALAM KUHD (UMS 99)
63.          PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER MENURUT UU HAK CIPTA (UMS 01)
64.          PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG DN DESAIN GRAFIS PADA KAOS DADUNG DI PT. MANDRIAN DARI TINFAKAN PEMALSUAN UANG DAN PENIRUAN (UMS 99)
65.          PRAKTEK PERJANJIAN BLS OPERATE AND TRANFER BOT) YANG MENGGUNAKAN KRONTRUKSI PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH HAK MILIK DI KOTA MSYA DATI II YOGYKARTA ( 00)
66.          PELAKSANAAN PERJNAJIAN PENYIARAN IKLAN DI PT. RADIO GERONIMO YOGYKARTA ( 01)
67.          PERJANJIAN MENGULANG SEWAKAN PADA PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DIKOTA YOGYAKARTA ( COKROAMNINOTO 02)
68.          PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PONDOKAN DIKELURAHAN DEMANGAN KECAMATAN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA(COKROAMNINOTO 04)
69.          PRINSIP KETERBUKAAN DALAM KERANGKA GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PASAR MODAL ( 05)
70.         PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PENGIRIMAN PAKET PAKET POS PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG YOGYAKARTA
71.           PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM MENGKONSUMSI AIR MINUM ISI ULANG DITINJAU DARI KEPUTUSAN DARI KEPUTUSAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 907/MENKES/SK.VII/2002 TENTANG SYARAT-SYARAT DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR DIKECAMATAN KUALITAS AIR DI KECAMATAN KOTAGEDE YOGYAKARTA ( 05)
72.          TANGGUNG JAWAB PIHAK HOTEL DALAM PERJANJIAN PENITIPAN BARANG DI HOTEK AMBARUKMO YOGYAKARTA ( 00)
73.          PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK BRI CABANG SEMARANG (…..)
74.          ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA PERKEMBANGANNYA DALAM PAKTEK DI DAERAH ISTIMEWA YOGAKARTA (……)
75.          PERANAN PT. KLIRING DEPOSIT EFEK INDONESIA SELAKU LEMBAGA ENYELENGGARA JASA KLIRING PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK DAN PENYIMPANAN DI BURSA EFEK JAKARTA ( 95)
76.          FUNGSI DAN KEDDUDUKAN PENJAMIN EMISI DALAM PROSES GO PUBLIK ( 95)
77.          DISPENSI PENCATAN KELAHIRAN DI DINAN KEPENDUDUKAN DAN CATATN SIPIL DAERAH KOTA YOGYAKRTA ( 04)
78.          TINJAUAN YURIDIS TENTANG EKSISTENSI PT. (PERSERO) DANAREKSA DNGAN ADANYA LEMBAGA REKSADANA MENURUT KEPRES NO. 53 TAHUN 1990 ( 95)
79.         TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN SK/ MENKEUNO. 316 KMK 016/1994 DALAM RANGKA MEMAUKAN USAHA BAGI PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI DI JAWA TENGAH ( 96)
80.        PEMAKAIAN MEREK DAN HUBUNGANYA DENGAN PERSAINGAN YANG MELAWAN HUKUM ( 1993)
81.         TINJAUAN YURIDIS TENTANG NO. 21 TAHUN 1961 TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK DI JAKARTA ( 96)
82.         FUNGSI DAN PERANAN PT. (PERSERO) DANAREKSA DALAM PEMASYARAKATAN SAHAM PT.GO PUBLIK MELAL PASAR MODAL ( 96)
83.         STUDI IMPLEMENTASI UNDNG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM PEMBERANTASAN KASET VCD BAJAKAN DI SURAKARTA (UMS 04)
84.         PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN PAMBANGUNAN JALAN TEMBUS SARANGAN TAWANGMANGU DI KABUPATEN MAGETAN MENURUT KEPPRES NO. 55 TAHUN 1993 ( 04)
85.         PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA GUDANG BARANG LEMPUYANGAN MILIK PT. KERETA API INDONESIA DAOP VI YOGYAKARTA ( 00)
86.         PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA PERUSAHAAN D KABUPATEN HULELANG ( 92)
87.         PERJANJIAN SEWA MENYEWA BIS PADA PERUSAHAAN OTO BIS EFISIENSI DI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN ( 05)
88.         PENGARUH PENGIRIMAN PASUKAN MULTINASIONAL KE TIMOR-TIMOR TERHADAP KEDAULATAN NEGARA INDONESIA ( 00)
89.         PELAKSANAAN PENERAPAN BUKU MUTU LINGKUNGAN BAGI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI DI KABUPATEN DATI II GUNUNG KIDUL ( 98)
90.        PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN DINAS PERHUTANAN DAN KONSERVASI TANAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM KUALITAS HUTAN LINDUNG DI DAERAH TINGKAY II SLEMAN ( 99)
91.        PERMOHONAN DAN PENDAFTARAN HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA OELH PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SEMARANG ( 98)
92.       PELAKSANAAN ASURANSI KESEHATAN MAHASISWA BERDASARKAN PP NO. 69 TAHUN 1992 PADA PT. (PERSERO) ASURANSI KESEHATAN INDONESIA ( 02)
93.       FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG DIPERGUNAKANYA BENTUK USAHA PERSEKUTUAN KOMANDITER DI BANDINGKAN DENGAN FIRMA DALAM PRAKTEK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ( 00)
94.       KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAN PENYELESAIAN RESIKO YANG DITERAPKAN OLEH PT. (PERSERO KLIRING DAN JAMINAN BURSA KOMODITI DALAM RANGKA PELAKSANAAN KONTRAK PERJANJIAN ) ( 01)
95.       PELAKSANAAN EKSPOR TEMBAKAU PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) DENGAN MENGGUNAKAN L/C (STUDI KASUS PT. PERKEBUNAN X (PERSERO) KEBUN KEBON ARUM/GAYAMPRIT/ WEDI BIRIT/ KLATEN ( 03)
96.       PELAKSANAAN ASURASI SOSIAL KECELAKAAN PENUMPANG OLEH
(PT. PERSERO JASA RAHARJA TERJHADAP PENUMPANG PENGANGKUTAN LAUT ANTAR PULAU D I PROPINSI SULAWESI TENGGARA ( 05)
97.        KREDIT USAHA TANI MACET STUDI KASUS KOPERASI UNIT DESA PAMONG MITRA KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG ( 98)
98.        SURAT KEPUTUSAN MEMPERINDAG NO. 527/MPU/KEP/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA SEBAGAI PENANGGULANGAN IMPOR GULA ILEGAL ( 98)
99.       PERMOHONAN DAN PENDAFTARAN HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA OLEH PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SEMARANG ( 05)
100.     HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK PENERBIT DENGAN PEMEGANG KARTU DALAM PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT DI YOGYAKARTA ( 96)
101.      PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI YOGYAKARTA ( 05)
102.      TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN UU NOMER 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN TENAGA KERJA (PELAKSANAN PROGRAM JAMINAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAERAH OPERASI  YOGYAKARTA) (, 04)
103.      TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBUATAN PERJANJIAN BAKU STELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMER 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PADA PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR SECARA KREDIT DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ( 04)
104.      PERKEMBANGAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA SETELAH ADANYA KASUS SERANGAN AMERIKA SERIKAT KE INDONESIA (, 05)
105.      PENDAFTARAN HAK PAKAI YANG DIBERKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG KEPADA BEKAS TRANSMIGRAN TIMOR-TIMUR ()
106.      KEWENANGAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH TERHADAP ANAK LUAR KAWIN (KAJIAN KOMPARASI ANTARA HUKUM PERKAWINAN INDONESIA DENGAN MADZHAB BESAR (, 03)
107.      PERNIKAHAN ANTARA MUSLUM DENGAN NON MUSLIM (KAJIAN KOMPARASI ANTARA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DENGAN 4 MADZHAB BESAR) (  03)
108.      HUBUNGAN HUKUM ANTARA KONSUMEN DENGAN PERUSAHAAN KRUPUK JARING MAS DI KABUPATEN REMBANG DITINJAU DARI ASPEK PEMASARAN PRODUKSINYA (UNIV. 17 AGUSTUS 92)
109.      ASPEK YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG JAWAB PENGANGKU BARANG DENGAN MANGGUNAKAN ALAT ANGKAT TRUK OLEH PERUSAHAAN PENGANGKUTAN CV. SRIWIJAYA BANGKIT DI SEMARANG (17 AGUSTUS 91)
110.      PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN KERJA SAMA PT. SANDI FURNI SEMARANG DALAM SISTEM SUB-KONTRAKING GUNA MENUNJANG PERTUMBUHAN INDUSTRI KECIL KERAJINAN ROTAN (17 AGUSTUS 92)
111.        PERANAN BARANG JAMINAN DAN PERJANJIAN KREDIT DALAM KAITANYA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DI KANWIL V BUPLU PROPINSI JAWA TENGAH (17 AGUSTUS 93)
112.       KEBIJAKAN PERUM  DAMRI DAN EMPLEMENTASINYA DALAM  MEMENUHI KEBUTUHAN ANGKUTAN KOTA DI KODIA SEMARANG DAN PERMASALAHANYA (27 AGUSTUS 94)
113.       TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENILIKAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS DI PT. DIENG DJAYA, KALIANGET KABUPATEN WONOSOBO (27 AGUSTUS 93)
114.       PENGARUH PP NO. 17/1988 TERHADAP USAHA PELAYARAN NASIONAL DI PT. PELNI SEMARANG (17 AGUSTUS 92)
115.       STUDI PENDAHULUAN MENGENAI CARA KERJA BKPMO TINGKAT I JAWA TENGAH ALAM PELAKSANAAN PMA/PMDN DI WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH (17 AGUSTUS 93)
116.       PERANAN PERUSAHAAN UMUM PELABUHAN III CABANG TANJUNG EMAS DALAM MENUNJANG OPERASIONALNYA PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG (A7 AGUSTUS 92)
117. …………………
118.       TINJAUAN HUKUM PERANAN AGEN PERUSAHAAN DALAM MENUNJANG DISTRIBUSI HASIL PRODUKSI PT. KUBOTA INDONESIA DI SEMARANG (17 AGUSTUS 92)
119.       PROSES PEMASARAN HASIL PRODUKSI UBIN DAN TERASO “MERK BADAK” DI KOTAMADIA SEMARANG DAN PERMASALAHANYA (17 AGUSTUS 92)
120.      PERALIHAN DARI PERUSAHAAN NEGARA PERKEBUNAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS BESERTA AKIBAT HUKUMNYA DI PT. PERKEBUNAN XVIII (PERSERO) SEMARANG ( 17 AGUSTUS 93)
121.       PERANAN BULOG JAWA TENGAH DALAM PENYALURAN BERAS PADA GOLONGAN ANGGARAN DAN GOLONGAN NIN ANGGARAN (17 AGUSTUS 92)
122.      PERANAN UNIBANK DALAM PROSPEK MENUNJANG LANDAS PEMBANGUNAN DI INDONESIA MELAL KUK (17 AGUSTUS 94)
123.      INTERAKSI DESA KOTA DAN PENGARUHNYA TERHADAP MASALAH KEPENDUDUKAN DI KOTAMADIA SEMARANG (17 AGUSTUS 92)
124.      PERANAN PT. CENTRAL KAVA MARINE PRODUCTS CO ( PT GEJAMP) SEMARANG DALAM MENINGKATKAN EKSPOR UDANG SEBAGAI SALAH SATU ESKPOR NON MIGAS (17 AGUSTUS 94)
125.      PENGARUH KWALITAS PRODUKSI TERHADAP PEMASARAN PADA PT. AMOR ABADI SEMARANG (19 AGUSTUS 94)
126.      PERANAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (P) ATAS BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (BUPLN) SEMARANG TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK-BANK PEMERINTAH DI JAWA TENGAH (19 AGUSTUS 93)
127.      USAHA-USAHA PEMERINTAH DALAM MENGGALAKKAN PENERAPAN STANDARNISASI INDUSTRI (SSI) TERHADAP PRODUKSI GENTENG PRESS DI KABUPAEN DATI II KUDUS (17 AGUSTUS 92)
128.      KLASIFIKASI ROTAN DALAM MENUNJANG DEVISA NEGARA (STUDI KASUS DI PT. SANDI FURNI DAN PERMASALAHNYA ) (17 AGUSTUS 92)
129.      TNJAUAN YURIDIS PERUM PERUMNAS DALAM PENGADAAN PERUMAHAN DIOTAMADYA SEMARANG ( 17 AGUSTUS 94)
130.      TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN BONGKAR MUAT BARANG KHUSUSNYA BAHAN POKOK MILIK DOLOG SEBELUM DAN SESUDAH SAMUDERANISASI DI PELABUHAN TANJUNG MAS SEMARANG (17 AGUSTUS 91)
131.       PERANAN DAN FNGSI KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH TANGAL 21 NOVEMBER 1988 DALAM MENUNJANG KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR NON MIGAS DI JAWA TENGAH (17 AGUTUS 93)
132.      STUDI PENDAHULUAN MENGENAI CARA KERJA BKPMD TINGKAT I JAWA TENGAH DALAM PELAKSANAAN PMIA/PMDN DI WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH (17 AGUSTUS 93)
133.      PERMASALAHAN YANG TIMBUL DALAM HUBUNGAN HUKUM PT. PHAPROS SEBAGAI PRODUSEN DENGAN DISRIBUTOR (17 AGUSTUS 90)
134.      PERANAN BARANG JAMINAN DAN PERJANJIAN KREDIT DALAM KAITANYA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DI KANWIL V BUPLN PROPINSI JAWA TENGAH (17 AGUSTUS 93)
135.      HUBUNGAN HUKUM ANTARA KONSUMEN DENGAN PERUSAHAN KRUPUK JARING EMAS DIKABUPATEN REMBANG DITINJAU DARI ASPEK PEMASARAN PRODUKSINYA (17 AGUSTUS 92)
136.      STUDI BANDING TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKUTAN BARANG ANTARA PERUM POS DAN GIRO WONOGIRI DENGAN PT. ELTEHA INTERNA
137.      KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN PENERBIT BKU PT. INTAN PARIWARA KLATEN PADA PT. ASTEK DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 2TAHUN 1951 (17 AGUSTUS 1992)
138.      PENGEMBANGAN ANGKUTAN UDARA DALAM USAHA MENINGKATKAN PELAYANAN KASA PENERBANGAN DI BANDAR UDARA AKHMAD YANI DISEMARANG (17 AGUSTUS 92)
139.      PERANAN PERWAKILAN BPKP PROPINSI JAWA TENGAH SEBAGAI SATU UNSUR APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL PEMERINTAH (17 AGUSTUS 92)
140.      TUNJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN TERA DAN TERA ULANG PADA KANTOR DI BIDANG METROLOGI SEMARANG DAN PERMASALAHNYA (17 AGUSTUS 93)
141.       PERANAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN BDAN USAHA MILIK DAERAH DIWILAYAH JAWA TENGAH (17 AGUSTUS 92)
142.      DAMPAK KEBIJAKSANAAN DEREGULASI DEBIKRATISASI INSUDTRI KHUSUSNYA INVESTASI DARI INDUSTRI TEXTIL DI KODIA SEMARANG DAN SEKITARNYA (17 AGUSTUS 92)
143.      TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN STATUS PERUM TELKOM MENJADI PERSERO TELKOM (17 AGUSTUS 92)
144.      BEBERAPA ASPEK HUBUNGAN HUKUM ANTARA KREDITOR DAN DEBITUR PADA KREDIT INTENSIFIKASI SARAT KARUNG REKAYAT (ISKARA) (17 AGUSTUS 92)
145.      PENERAPAN UU NO. 8 TAHUN 1983 DAN KAITAYA DENGAN PT. BITRATEX SEBAGAI PERUSAHAAN PMA (17 AGUSTUS 91)
146.      KEDUDUKAN TUGAS DAN WEWENANG BPKP STUDI DI PERWAKILAN BPKP PROPINSI JAWA TENGAH (17 AGUSTUS 98)
147.      PELAKSANAAN EKSPOR UDANG DI PT.CEJAMP KOTA MADYA SEMARANG DAN PERMASALAHNYA (17 AGUSTUS 94)
148.      TINJAUAN YURIDIS PERKEMBANGAN PENGGUNAAN BILYET GIRO BESERTA PERMASALAHNYA DALAM LALU LINTAS PERDAGANGAN MELAL BANK PEMBANGUNAN INDONESIA DI SEMARANG (17 AGUSTUS 93)
149.      PERANAN UNI BANK DALAM PROSPEK MENUNJANG LANDAS BANGUNAN DI INDONESIA MELALU KUK ( 17 AGUSTUS94)
150.      PERANAN UNI BANK DALAM PROSPEK MENUNJANG LANDAS BANGUNAN DI INDNESIA MELAL KUK (17 AGUSTUS 94)
151.       PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PT. GARUSA KHUSUSNYA PENGANGKUTAN UDARA INDONESIA (STL-1939;100) DAN PERMASALAHANYA DI KOTAMADYA SEMARANG (17 AGUSTUS 93)
152.      USAHA-USAHA YANG DILAKUKAN BKPMD JAWA TENGAH DAKAN RANGKA MENDORONG PERUSAHAAN DENGAN FASILITAS MODAL DALAM NEGERI UNTUK MENINGKATKAN EKSPORT NON MIGAS (17 AGUSTUS 92)
153.      PERANAN RENCANA TATA RUANG DALAM MENJAGA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DI PROPINSI RIAU  06)
154.      PERANAN PT.  DANAREKSA SEKURITAS DALAM MENJAGA LIKUDITAS PERDAGANGAN OBLIGASI RITEL DIPSAR SEKUNDER ( 05)
155.      PERANAN PEJABATA PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAP (PIAIW) DALAM RNGKA MENERTIBKAN TANAH WAKAF SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PP 28  TAHUN 1997 ( 00)
156.      PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PENYIAR ANTARA PENYIAR TELEVISI DENGAN TELEVISI REBUPLIK INDONESIA (TVRI) STASIUN YOGYAKARTA (UNS 00)
157.      PELAKSANAAN PERJANJIAN POLA TURN KEY ANTARA PT.TELKOM INDOPRIMAKARYA ( 00)
158.      PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DIDAERAH KABUPATEN REMBANG ( 05)
159.      PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU MAY BRAT DIKECAMATAN AIFAT KABUPATEN SORONG SELATAN ( 06)
160.      STUDI KASUS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR BERLAKUNYA UU NO. I TAHUN 1974 DIKECAMATAN KOTA ARGA MAKMUR (BENGKULU 95)
161        ……………………..SAMA DENGAN 59
162.      ASPEK PERDATA DALAM PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PADA OPERASI MEDIS DI RSUD KABUPATEN BANTUL ( 00)
163.      LETTER SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) (TINJAUAN YURIDIS TENTANGPENGGUNAAN LETTER C SEBAGAI JAMINAN DI BRI UNIT DLINGO) ( 06)
164.      TANGGUNG JAWAB BORG TOCHT TERHADAP DEBITUR YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG UANG ( 06)
165.      AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN BAGI YANG BERAGAMA ISLAM SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.I TAHUN 1974 DIDAERAH KABUPATEN BANTUL (STUDI KASUS DIPENGADILAN AGAMA BANTUL) ( 06)
166.      PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DENGAN TENAGA PENGAJAR PAD LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL BAHASA INGGRIS INTENSIF ENGLISH FIRST (IEC) CABANG YOGYAKARTA ( 2006)
167.      PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGUSAJA DENGAN TENAGA PENGAJAR PADA LEMABAGA PENDIDIKAN NON FORMAL BAHASA INGGRIS ENGLISH FIRST (EF) CABANG YOGYAKARTA ( 05)
168.      PELAKSANAAN JUAL BELI HARTA BERSAMA YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU PIHAK PASANGAN SUAMI ISTRI( SUATU STUDI KASUS DIKODYA TINGKAT II MALANG) ( 96)
169.      PELAKSANAAN PEWARISAN DIKALANGAN WARGA KETURUNAN TIONG HOA MENURUT HUKUM ADAT DI KEC GONDOMANAN YOGYAKARTA ( 05)
170.      PELAKSANAAN PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BETAWI DI KECAMATAN SUKMAJAYA KOTA DEPOK ( 05)
171.       PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT DIKECAMATAN NGAGLIK KAB. SLEMAN ( 05)
172.      PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN MENURUT HUKUM ADAT SETELAH BERLAKUNYA UNDNAG-UNDANG N. 2 TAHUN 1960 DIKECAMATAN SEMANDING KABUPATEN TUBAN ( 05)
173.      TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA BIDANG PROGRAM KOMPUTER MENURUT UU NO. 12 TAHUN 1997 ( 99)
174. PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ( 03)
175.      PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN DENGAN KARTU KREDIT ( 00)
176.      ROLLOVER COMMERCIAL PAPER JATUH TEMPO DAN ALTERNATIF PERLINDUNGANYABAGI INVESTOR (  99)
177.       PELAKSANAAN PEWARISAN DIKALANGAN WARGA KETURUNAN TIONGHOA MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN GONDOMANAN YOGYAKARTA ( 05)
178.       PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERSAINGAN CURANG ( 02)
179.      TANGGUNG JAWAB PT. BANK CENTRAL ASIA TBK DALAM PENYELENGGARAAN INTERNET BANKING (STUDI KASUS PADA KANTOR PT. BANK CENTRAL ASIA TBK JALAN JENDRAL SUDIRMAN PROPINSI DIY) (  2006)
180.      PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IJIN REKLAME DI KABUPATEN SLEMAN ( 06)
181.       PERTANGGUNG JAWABAN PT. KAI TERHADAP PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG DI STASIUN TUU YOGYAKARTA ( 06)
182.      IMPLEMENTSI PASAL II UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI TERHADAP PENGGUNA FREKUENSI ILEGALL RADIO AMATIR DAN RADIO ANTARA PENDUDUK INDONESIA DIKOTA YOGYAKARTA ( 05)
183.      PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BAGI PENGGUNA KECL PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KABUPATEN PATI II BANTUL ( 02)
184. TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AIR MINERAL ISI ULANG PADA DAERAH KAB. SLEMAN ( 05)
185.      JUAL BELI PAKET WISATA PADA BIRO PERJALANAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DIKOTAMADYA YOGYAKARTA ( 02)
186.      SUATU TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA ( ( 05)
189.      PROSES PENGADILAN BAGI PENYALUR TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL DI YOGYAKARTA ( 05)
190.      ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERUMAHAN DALAM PEMBELIAN RIMAH DENGAN FASILIYAS KPR (KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH) (PROKLAMASI 06)
191.       PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERUSAHAN ANAK DALAM PERUSAHAAN KELOMPOK DENGAN INDUK PERUSAHAAN BUMN (PERSERO) ( 06)
192.      PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA SOUND SYSTEM PADA STDIO MUSIK CV. SHAKA MULTI DI YOGYAKARTA ( 00)
193.      PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA POS KILAT KHUSUS PADA PT.POS INDONESIA YOGYAKARTA (COKROAMNOTO 04)
194.      PELAKSANAAN PEMBAGIANHARTA BERSAMA SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG ( 06)
195.      PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMAIN SEPAK BOLA DENAN PSS SLEMAN ( 05)
196.      PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DI KABUPATEN BANTUL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
197.      NOVASI SEBAGAI SALAH SATU PAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH BANK (STUDI DI BANK CABANG PONTIANAK) (  00)
198.      PERKEMBANGANINVESTASI ASING PADA ERA OTONOMI DAEAH DI PROPINSI RIAU ( 06)
199.      TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELAL JASA KERETA API DI. PT HERONA EXPRESS YOGYAKARTA
200.    PENEGAKAN NORMA HUKUM DALAM UPAYA KUALITAS GARAM BERYODIUM (UWM 04)
201.      HAK TERTANGGUNG UNTUK MEMPEROLEH  PENGGANTIAN BIAYA PENGOBATAN DALAM ASURANSI KESEHATAN GADJAH MADA MEDICAL CENTER (GMC) YOGYAKARTA ( 06)
202.     PELAKSANAAN SURETY BAND DI PT. ASURANSI UMUM BUMI PUTRA MUDA 1967 CABANG YOGYAKARTA(STUDI KASUS …….) ( 05)
203.     PELAKSANAAN KEBIJAKAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN AKIBAT PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN JAWATAN KE PERUSAHAAN PERSEROAN DI PT. TVRI (PERSERO) ( 05)
204.     PERANAN DINAS PERHUBUNGAN  PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BUS PERKOTAAN DI WILAYAH AGLOMERASI PERKOTAAN YOGYAKARTA ( 05)
205.     PEMBEBASAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI BIDANG PELAYANAN NIAGA NASIONAL PERSPEKIF HUKUM BISNIS ( 05)
206.     FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KREDIT DITINJAU DAR SEGI PENGAMANANYA DALAM PRATEK DI PT. FIF YOGYAKARTA ( 05)
207.     IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI VETERAN DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN ( 07)
208.     PERJANJIAN PENITIPAN KENDARAAN BERMOTOR ORDA DUA DI KOTA YOGYAKARTA (JANABDRA 05)
209.     PELAKSANAAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PETANIAN UNTUK PEMUKIAN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH NOMOR I TAHUN 194 TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTUL ( 07)
210.      STUDI KASUS TENTANG PELAKSANAAN PEMEBERIAN GANTI RUGI KERUGIAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PEMUKIMAN PARA KORBAN BENCANA ALAM MENURUT KEPRES NO. 55 TAHUN 1993 DIDESA RATU LODONG TANJUNG BUNGA KAB, FLORES TIMUR (AYMAJAYA 04)
211.       TINJAUAN HUKUM SUSTEM DOMAIN NAME DI INTERNET (STUDI BERDASARKAN HUKUM MEREK) ( 01)
212.      PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG KOTA DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH NO. 003 TAHUN 2002 DALAM KAITANYA DENGAN PELINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KOTA BARU, KALIMANTAN SELATAN ( 03)
213.      PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN INTERNET BANGKING ( 04)
214.      PELAKSANAAN SITA JAMINAN PADA KASUS PERCERAIAN DI PANGADILAN NEGERI YOGYAKARTA ( 02)
215.      KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI E COMMERCE ( 04)
216.      PELAKSANAAN CITIZENZ CHARTER DALAM UPAYA OPTIMALISASI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DAN CATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA (STUDI KASUS PENYELENGGARAAN PELAYANAN AKTA KELAHIRAN) (UAD 05)
217.      TINJAUAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA ANTARA PIHAK SWASTA DENGAN PIHAK PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN PLERET KAB. BANTUL ( 06)
218.      EKSISTENSI DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH ULAYAT DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA / AGRARIA/KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL (PMNA) NO. 5 TAHUN 1999 DI KAB. NGADA PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR ( 06(
219.      PERJANJIAN SEWA MENYEWA VCD DI DAERAH KOTA YOGYAKARTA( 05)
220.     PERJANJIAN SEWA MENYEWA GUDANG BARANG MILIK PT. KRETA API (PERSERO) DAERAH OPERASI WILAYAH YOGYAKARTA LEMPUYANGAN ( 06)
221.      PELAKSANAAN PENDAFTARN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI DALAM MEWUJUDKAN TATA TERTIB ADMISNISTRASI PERTANAHAN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 97 DI KABUPATEN NGADA PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR ( 07)
223.     PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PT HERTZ ELECTRONICS DAN PT. TELKOMSEL TERHADAP KONSUMEN (STUDI KASUS DI KOTA MAKASAR)
224.     PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TENDER OFFER ( 03)
225.     TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGANGKUTAN TERHADAP TERJADINYA KECELAKAAN PADA PO PUTRA REMAJA DI YOGYAKARTA ( 04)
226.     PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YATIM PIATU DI PANTI ASUHAN PUTRA TUNAS HARAPAN YOGYAKARTA DI DAERAH KOTA YOGYAKARTA ( 07)
227.      TINJAUAN HUKUM TERHADAP SURAT WASIAT ATAS WARISAN MENURUT HUKUM PERDATA BW DALAM PRAKTEK DI YOGYAKARTA ( 07)
228.      PELAKSANAAN PENGHAPUSAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA DITERLANTARKAN BERDASARKAN PP NO. 36 TAHUN 1998 DI KABUPATEN SLEMAN ( 02)
229.     ASPEK-ASPEK HUKUM DAN FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH DALAM PELAKSANAANYA PERJANJIAN ATAS PENGGUNAAN  JASA KETENAGALISTRIKAN ANTARA KONSUMEN RUMAH TANGGA KECAMATAN KOTA GEDE DENGAN PT. PLN (PERSERO) UPJ YOGYAKARTA SELATAN ( 06)
230.     PELAKSANAAN PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN GUNUNG SUTOLI KABUPATEN NIAS ( 07)
231.      PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PEKERJA PT. KERETA API (PERSERO) DAOP VI KOTA YOGYAKARTA ( 07)
232.     PELAKSANAAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANIAN KREDIT PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG YOGYAKARTA ( 02)
233.     PERJANJIAN SEWA BELI BARANG ELEKTRONIK PADA PT. COLOMBIA CABANG SULTAN AGUNG DI DAERAH KOTA YOGYAKARTA ( 04)
234.     PERJANJIAN SEWA BELI BARANG ELEKTRONIK DAN FURNITURE DI PT. COCLUMBINDO PERDANA (COLOMBIA) CABANG YOGYAKARTA DIDAERAH KOTA YOGYAKARTA ( 06)
235.     TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSES PEMBERESAN HARTA PAILIT DALAM PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS PADA PT. TRISAKTI PUTRA MANDIRI) (UAD 07)
236.     PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH DENGAN SISTEM NEGATIF BESERTA AKIBATNYA DI KOTA YOGYAKARTA
237.      PENGARUH PEMBERIAN FASILITAS BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT (BUKS) TERHADAP KEBIJAKAN SELEKTIF DIPROPINSI BALI ( 07)
238.      PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBAYARAN MUDHARABAH PADA BAITUL (BMT) MAAL WA TAMWIL BINA IHSANUL FIKRI DI YOGYAKARTA ( 07)
240.     PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 61 AYAT (13) PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KABUPATEN SLEMAN ( 07)
241.      SERTIFIKAT HAK MILIK ANTAR TANAH (KARENA JUAL BELI) SEBAGAI SURAT TANDA BUKTI HAK YANG KUAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH  NO. 24 TAHUN 1997 DIKOTA BALIKPAPAN (….)
242.     TINJAUAN PERJANJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA ANTARA PIHAK SWASTA DENGAN PIHAK PEMERINTAH DESA DIKECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL ( 06)
243.     PERJANJIAN SEWA MENYEWA BUS PARIWISATA DENGAN BIRO PERJALANAN PO MELATI WISATA DI DAERAH KOTA YOGYAKARTA ( 05)
244.     PENGASUHAN ANAK PADA PANTI ASUHAN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PERWALIAN STUDI KASUS PADA PANTI ASUHAN YATIM PUTRA MUHAMMADIYAH YOGYA( 04)
245.     PRA PERADILAN SEBAGAI SARANA PENGAWASAN BAGI PENYIDIK POLRI SERTA PRAKTEKNYA DIPENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA ) ( 07)
246.     PENGARUH RATIFIKASI AGREEMENT ON AGRICULTURE (AoA) TERHADAP REGULASI PENGAN NASIONAL INDONESIA (YOGYA 08)
247.      PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN SLEMAN ( 06)
248.      PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MERCHANT AKIBAT INISIATIF CHARGE BACK CARD HOLDER DALAM E COMMERCE ( 05)
249.     PERLAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PADA KOPERASI PANDAWA TAKSI YOGYAKARTA
250.     PENGALIHAN PIUTANG DALAM TRANSAKSI DALAM TRANSAKSI FACTORING KAITANYA DENGAN CESSIE DALAM KUH PERDATA (UNDIP 01)
251.      PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL BAGI PEGAWAI NEGERI DENGAN BERLAKUNYA KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN NO. 2 TAHUN 1998 DIKABUPATEN SLEMAN ( 07)
252.     PELAKSANAAN KEPMENAKER TRANS NO. KEP 104/MEN/2002 TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI PADA PT. KARYANADA DICILACAP JATENG ( 03)
253.     PERJANJIAN PELAYANAN JASA LABUH DAN TAMBAT KAPAL DI PT (PERSERO PELABUHAN INDONESIA II CABANG PANGKAL BELAM BANGKA ( …….)
254.     KEKUATAN MENGIKAT KLAUSUL EKSOMERASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA JASA LAYANAN INTERNET DI PT. GLOBAL PRIMA UTAMA ATAU WINET
255.     ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN “UP LIFT” DI INDONESIA TERKAIT DENGAN SENGKETA PAJAK MIGAS ANTARA PIHAK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PADA KPP BANDARA II DENGAN SEAUNION ENERGY LIMAU LTD (ANALISIS PUTUSAN PTUN JAKARTA) ( 07)
256.     PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN DI KABUPATEN PURBALINGGA ( 08)
257.      PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT. SUZUKI LAYA ABADI DIDAERAH KABUPATEN SLEMAN (  07)
258. KONTRUKSI HUKUM DALAM PERJANJIAN YANG DIBUAT ANTARA PEMBERI GADAI DAN PENERIMA GADAI (STUDI DI PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN CABANG COMAL PEMALANG)
259.     TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN BARANG DENGAN KERETA API (STUDI KASUS DI PT PERUMKA YOGYAKARTA) ( 00)
260.     PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA ANTARA PT.FEDERAL INTERNASIONAL FINENCE DENGAN KONSUMEN CABANG YOGYAKARTA ( 08)
261.      PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI BNI MULTIFINANCE PACITAN (  08)
262.     PENEGAKAN HUKUN TERHADAP RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN DI KABUPATEN PURBALINGGA ( 08)
263.     PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PELAKSANAAN KOIN VENTURE DI YOGYAKARTA ( 06)
264.     PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT DIKABUPATEN SLEMAN (UNPROK 07)
265.     PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN PENYERAHAN JAMINAN SECARA FIDUSIA DI FINANSIA MULTI FINANCE YOGYAKARTA ( 07)
266.     WAN PRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BPR BANK PASAR KLATEN ( 08)
267.      PEMBERLAKUAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH DI MALUKU ( 08)
268.      PELAKSANAAN PERJANJIAN MUDHARABAH PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) BINA IHSANUL FIKRI DI YOGYAKARTA  ()
269.     PERJANJIAN SEWA MENYEWA BUS UNTUK PARIWISATA PADA PO KARYA MANUNGGAL DI KABUPATEN SLEMAN (PROKLAMASI 07)
270.     KEDAULATAN UNI EROPA DALAM PELAKSANAAN IRAN-LIBYA SANTIONS ACT OLEH AMERIKA SERIKAT ( 04)
271.      PELAKSANAAN PERJANJIAN KREASI (KREDIT ANGSURAN FIDUSIA DI PERUM PEGADAIAN CABANG NGUPASAN KOTA YOGYAKARTA ( 05)
272.      PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN ANTARA PT. BAYU AJI UTAMA DAN PT. SEKAWAN TUNGGAL PERKASA ( 03)
273.      PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PADA BRI KANTOR CABANG KATAMSO YOGYAKARTA) ( 05)
274.      TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN AKIBAT KEGAGALAN PEMAKAIAN ALAT KONTRASEPSI (KB) DI KOTA YOGYAKARTA ( 02)
275.      WAN PRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX DENGAN PENGUSAHA KECIL DI KARISIDENAN SURAKARTA ( 02)
276.      PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT.POS INDONESIA (PERSERO) YOGYAKARTA DENGAN MITRA BINAAN DI YOGYAKARTA ( 05)
277.      KONTRAK KERJA ANTARA PEMAIN DENGAN PENGURUS PERSATUAN SEPAKBOLA INDONESIA MATARAM (PSIM) YOGYAKARTA (PROKLAMASI 05)
278.      PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENTENG VREDERBURG SEBAGAI CAGAR BUDAYA DI KOTA YOGYAKARTA (UAD 07)
279.      AKIBAT HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA ( 04)
280.     PERJANJIAN JUAL BELI REAL ESTATE YOGYA REGENCY DENGAN FASILITATOR KREDIT DI PT ANUGERAH TUNGGAL PRATAMA ( 04)
281.      HAK DAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP WARISAN ORANG TUA KAIBAT MENURU HUKUM ADAT DIKECAMATAN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA ( 03)
282.      PELAKSANAAN TRANSAKSI BAGI HASIL TANAH PERTANIAN MENURUT HUKUM ADAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 DI KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL ( 00)
283.      PERALIHAN HAK ATAS TANAH MENURUT HUKUM ADAT SETELAH BERLAKUNYA UUPA DI KECAMATAN PAJAR BULAN KABUPATEN LAHAT SUMATERA SELATAN ( 03)
284.      PELAKSANAAN IJAB SIRI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMER 1 TAHUN 1974 DIDESA GUNUNG SARI KECAMATAN GUNUNG SARI KABUPATEN LOMBOK BARAT ( 02)
285.      TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI DALAM PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA TERTANGGUNG PADA ASURANSI JIWA DI YOGYAKARTA ( 96)
286.      EKSISTENSI MAGERSARI DIATAS SULTAN GROUND MENURUT HUKUM ADAT SETELAH BERLAKUNYA UUPA DIKECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN ( 03)
287.      PERJANJIAN PENDAHULUAN DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI RUMAH PADA PENGEMBANG PERUMAHAN DI PTADITRA GRAHA ASRI (PROKLAMASI 04)
288.      TINJAUAN TENTANG PENYITAAN BARANG BUKT PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLDA DIY ( 08)
289.      IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1990 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH LEMBAGA KONSUMEN YOGYAKARTA ( 08)
290.     PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER (STUDI KOMPARASI ANTARA MAHMUD SYALTUL DAN QURAISH SHIHAB) (N 04)
291.      TINJAUAN PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PEMERIKSAAN TANAH  DALAM PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK DIKECAMATAN SAMARINDA ULU, KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ( 08)
292.     PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BAKU PADA JASA PENCUCIAN (LAUNDRY) DI KABUPATEN SLEMAN ( 07)
293.     PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL MELAL MODAL VENTURA PADA PT. SARANA YOGYA VENTURA ( 05)
294.     PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA KEMASAN PRODUK PANGAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM DI YOGYAKARTA ( 04)
295.     TINJAUAN UMUM TERHADAP PERTANGGUNGAN ATAS OBJEK JAMINAN KREDIT (PANGKAL PINANG 06)
296. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGEMUDI KERJA ANTARA PENGEMUDI DENGAN PENGUSAHA TAKSI DI PT. SOLO CENTRAL TAKSI SURAKARTA ( 05)
297.      TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH SOPIR TAKSI PADA PERUSAHAAN PT. SOLO CENTRAL TAKSI ( 06)
298.      PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA PENGADAAN HOLOGRAM PITA CUKAI (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NMOR 03/KPPU-L/2004) ( 06)
299      PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA BRI CABANG YOGYA (,07)
300           PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SETELAH BERLAKUNYA UU PERLINDUNGAN KONSUMEN NO 8 TH 99 DI KOTA JOGYA (,08)
301             PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA MENURUT UU NO 13 TH 2003 TENTANG KETANAGAKERJAAN  K3 NO 8 (,05)
302             PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KAB SELEMAN NO 14 TH 2003 (,05)
303            PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS BARANG YANG RUSAK SEBELUM WAKTUNYA KADALUARSA DIKOTA JOGJA (,05)
304             PERAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA DLM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN ANTARA TENAGA KERJA DENGAN PENGUSAHA (STUDI KASUS DI PT YOGYATEX JOGJA) (UAD,04)
305             MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERBURUHAN MELAL P 4 D DI DIY (UAD,04)
306            UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP OBJEK WISATA SITUS DAN CAGAR BUDAYA CANDI BOKO MENURUT UU NO 5 TH 92 TENTANG BENDA CAGAR VBUDAYA ()      
307      PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG CACAT UNTUK MEMPEROLEH    KESEMPATAN KERJA DIPERUSAHAAN SBG BENTUK PEMENUHAN KUOTA 1% OLEH PERUSAHAAN UNTUK MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT (,08)        
308            Pelaksanaan pErlindungan konsumen terhadap produk pangan yang mengandung bahan tambahan pangan berbahaya ( ,09)
309            pemalsuan /pengisian ulang kartu telepon umum daerah istimewa yogyakarta  (studi kasus pada pt telkom dan pt centralindo  panca sakti (,02)
310              pelaksanaan pesionalisasi pegawai pada pt merpati nusantara airlines (persero )cabang yogya
311        implementasi gugatan perwakilan kelompok sebelum dan sesudah peraturan mahkamamah agung no I th 2002 (studi kasus putusan di pengadilan negri Jakarta pusat )
312               pelaksanaan perjanjian pemakaian  safe deposit box pada bank rakyat Indonesia cabang brijen katamso dikotamadya daerah tingkat I yogyakarta (,04)
313               kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak ( ,09)
314               pembiayaan pt wom finance dengan konsumen kendaraan bermotor didaerah kota yogyakarta (u ,10)
315               pelaksanaanputusan arbitrase dalam penyeleseaian sengketa iutang piutang dibadan arbitrase nasional Indonesia (bani)
316                bentuk penyelesaian yg dilakukan oleh bpr madani sejahtera abadi terhadap benda jaminan fidusia kepada pihak lain (,09)
317                pelaksanaan perjanjian modal ventura dalam pengembangan usaha kecil dan menengah antara pt sarana yogya ventura dengan perusahaan pasangan usahanya dikabupaten bantul diy (,04)
318                modal venture sebagai salah satu alternative untuk pengembangan usaha (studi kasus pada pt sarana yogya ventura (,03)
319                perlindungan hokum terhadap anak sebagai objek kejahatan cyber berdasarkan convention on cybercrime 2001  (,04)PIDANA
320            tinjauan umum terhadap pertanggungan atas objek jaminan kredit  (…06)
321               Kekuatan mengikat klausal eksonerasi dalam perjanjian kerjasama jasa layanan internet dipt global prima utama atau  net (studi kasus didaerah tingkat 2 kota yogya) (,06)
322               Perlindungan hokum atas hak informasi konsumen makanan import yg mengandung bahan kimia yg brbahaya dikota yogya (,10)
323         Pola penegakan hokum preventif kepolisian terhadap tingkat kecelakaan lalulintas jl raya diwilayah hokum polres sleman (widiya mataram,04)
324        Penegakan hokum undang undang nomor 23 th 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dikabupaten pelalawan propinsi riau (studi kasus pembakaran lahan oleh pt api plantation dan industri didesa nilo telayap kecamatan pangkalan kuras kab palwan)  (,07)
325        Hukum bunga bank konvensional analisis terhadap pandangan fatwa para ulama tentang hokum bunga bank  (,10)
326        Pelaksanaan perjanjian modal ventura dalam pengembangan usaha kecil dan menengah antara pt sarana yogya ventura dengan perusahaan pasangan usahanya dikabupaten bantul diy   (,04)
327        Penegakan hokum adminitrasi terhadap pelangaran baku mutu tingkat kebisingan yg dilakukan oleh perusahaan textile kusumatex (,04)
328        Pelaksanaan tugas dan kewenangan komisi pemilihan umum daerah dlm pemilihan bupati purwakarta th 2008 menurut pp no 6 th 2005 dikabupaten purwakarta  (,09) HTN
329        Konsekuensi perubahan undang undang no 4 th 1998 menjadi undand undang no 37 th 2004 tehadap permohonan kepailitan asuransi  (,05)
330           Pengawasan bank Indonesia dlm rangka implementasi prinsip mengenal nasabah dalam upaya pencegahan tindak pidana pencUcian uang diyogya  (,05) PIDANA
331         Perlindungan hokum bagi pemilik atau pemegang rahasia dagang dalam kontrak lisensi teknologi terhadap modifikasi terhadap teknologi yg dilakukan oleh pemegang lisensi  (,03)
332        Tanggung jawab perusahan jasa tenaga kerja Indonesia terhadap tenaga kerja Indonesia atas upah yg sama sekali tidak dibayar oleh majikan  (,06) 
333        Pelaksanaan perjanjian jual beli pupuk antara pt pusri dengan distributor pupuk pt pusri di wilayah daerah istimewa Yogyakarta (,07)
334        Perlindungan hokum terhadap konsumen dari iklan yang menyesatkan
335            Kedudukan jaminan dalam pembiayaan murabahah (studi kasus pada pt bank rakyat Indonesia (persero) kantor cabang cyariah Yogyakarta)
336        Perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia (studi kasus pada kantor cabang bri cik ditiro Yogyakarta)
337        Prosedur penyelesaian kredit macet dengan pengikatan hak tanggungan pada danamon simpan pinjam kantor cabang melawai Jakarta (,08)
338        Perlindungan hukum terhadap penumpang pesawat atas keterlambatan jasa penerbangan domestic (studi kasus di mandala airlines)
339        Penerapan prinsip prudential banking dalam menilai kelayakan calon pemegang kartu kredit (studi kasus di bank rakyat Indonesia Yogyakarta cabang brigjen katamso)
340       Kedudukan isteri dalam perkara permohonan izin poligami di pengadilan agama Yogyakarta (,07)
341              Keabsahan perjanjian lisensi paten yang memuat klaususl restrictive businnes practices (rbp) (,07)
342        Permasalahan pengaturan cakram optic dalam kerangka melindungi hak cipta diindonesia (,07)
343        Praktek monopoli dalam penggabungan perusahaan ditinjau dari perspektif undang undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat  (,06)
344            Pelaksanaan perjanjian kredit pemilikan rumah (kprr) dibank mandiri cabang cikokol tangerang  (,07)
345             The role of independent commissioner in establishing good corporate governace in a public company (,07)
346            Kriteria merek  yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhanya diindonesia  (,08)
347              Perlindungan hukum hak cipta terhadap program computer menurut undang undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta  (,07)
348              Persaingan tidak sehat dalam tender pengadaan alat alat kesehatan dirsud bekasi  (,07)
349             Bisnis multi level marketing diyogyakarta dalam perspektif hukum islam  (,07)
350             KEWENANGAN CATATAN SIPIL MENCATATKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YG MENDAPAT PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MENURUT PASAL 35 HURUF A UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADSMINITRASI KEPENDUDUKAN  (,09)  # SOFT COPY PDF #
351                PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL PADA PERSEWAAN MOBIL ALIF TRANSPORT YOGYAKARTA (,10)
352             PERAN SERTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM KASUS PENCEMARAN KABUT ASAP DIKABUPATEN PONTIANAK PROPINSI KALIAMANTAN
353            TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN (,10)
354            PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PADA PT GIANTI Tbk SEMARANG (,10)
355            KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA [DI PERUM PEGADAIAN SEMARANG (,10)
356            PERANAN PT DJAKARTA LLYOD DALAM MENDUKUNG KELANCARAN PENGANGKUTAN BARANG MELAL LAUT (U AGUSTUS 1945,10)
357             TINJAUAN YURIDIS MENGENAI STATUS HAK ATAS TANAH DARI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI (,09)
358             TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN TERHADAP KREDIT MACET
(5,10)
359            AKIBAT HUKUM WAN PRESTASI DALAM PERJANJIAN LEASIING (,10)
360           TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR EKSEKUSI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG (,10)
361              ANALISA TENTANG UPAYA PERLAWANAN TERHADAP SITA EKSEKUTORIAL (,10)
362            PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (,09)
363            TINJAUAN TENTANG KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJAN JIAN KREDIT BANK (5,09)
364            PERANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN BOJA CABANG PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL (5,10)
365            PELAKSANAAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PP NO 24 TAHUN 1997 DI KOTA SEMARANG (5,09)
366            PELAKSANAAN PERJANJIAN FRANCHISE DI WARUNG SPESIAL SAMBAL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA DI YOGYAKARTA DAN SURAKARTA (5,09)
367             PENGATURAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI ANGGOTA POLRI SEBAGAI PEGAWAI NEGRI PADA ANGGOTA POLRI SEBAGAI PEGAWAI NEGRI PADA POLRI DITINJAU DARI UNDAND-UNDANG PERKAWINAN NOMER I TH 1974 TENTANG PERKAWINAN  (,09) SOFT COPY PDF
368             PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN JAMINAN HAK PAKAI ATAS RUKO PADA PT. BPR CAKRA DANARTA DI TANGERANG BANTEN (, 07)
369            PERJANJIAN KREDIT  TANPA JAMINAN PADA KOPERASI KARYA SEJAHTERA BERSAMA DI SEMARANG  (II,   )
370            ANALISA YURIDIS TERHADAP PENYELESEAN KREDIT MACET (,09)
371              TINJAUAN YURIDIS TENTANG UPAYA PERLAWANAN TERHADAP SITA EKSEKUTORIAL (09.)
372             TINJAAN YURIDIS TENTANG UPAYA PERLAWANAN TERHADP SITA EKSSEKUTORIAL (,09)
373             TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI RIIL  DI PENGADILAN NEGRI SEMARANG (STUDI KASUS DALAM PERKARA NO 16 1/PDT/G/200/PN.SMG) ( 09)







ADMINISTRASI SAINS (MAP)

  1. ANALISIS PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PARIWISATA INDONESIA (SUATU STUDI PERBANDINGAN KEBIJAKAN PARIWISATA INDONESIA DENGAN SINGAPURA DAN MALAYSIA)
  1. ANALISIS KINERJA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING EMPAT JAKARTA DENGAN PENDEKATAN BALANCED SCORCARD
  1. ANALISA SISTEM KINERJA DIPT EPSON INDONESIA SOSIAL & ILMU POLITIK / ADMINITRASI 124035
  1. ANALISIS STRATEGI JASINDO TAKAFUL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN ASURANSI KERUGIAN SYARIAH DIINDONESIA
  1. ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERIKSAAN PAJAK DIINDONESIA (TINJAUAN PRINSIP KESETARAAN ANTARA WAJIB PAJAK DAN FISKUS)
  1. ANALISIS IMPLEMENTASI KEBUJAKAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU PADA KPP PRATAMA JAKARTA TAMANSARI DUA
  1. ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DIKABUPATEN TANGERANG  PENDIDIKAN
  1. ANALISIS KEBIJAKAN ANTI “THIN CAPITALIZATION” PADA 7 PERUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM DENGAN KONTRAK KARYA
  1. ANALISIS KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU DITINJAU DARI AZAS KEADILAN (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GAMBIR DUA)
  1. ANALISIS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK POLITIK RAKYAT (STUDI PERAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM RI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004)
  1. ANALISIS KEBIJAKAN TRANSFER PRICING ATAS TRANSAKSI INTERCOMPANY DALAM UPAYA MELAKUKAN EFISIENSI BEBAN PAJAK (STUDI KASUS PADA PT.X)
  1. ANALISIS KINERJA KEBIJAKAN SIPPT SEBAGAI SATU SARANA PENGADAAN FASOS FASUM DI DKI JAKRTA
  1. ANALISIS KINERJA ORGANISASI DENGAN MENGUNAKAN PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN DARI BALANCED SCORECARD DI DIREKTORAT JENDRAL PEMASAYRAKATAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI
  1. ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ASET DENGAN PENDEKATAN BALANCE SCORECARD STUDI KASUS ASET GRAHA WISATA
  1. ANALISIS KOMPETENSI JABATAN STAF SEKERTARIAT INSPEKTORAT JENDRAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
  1. ANALISIS MAKRO STRATEGI PERDAGANGAN INTERNASIONAL MENGHADAPI PERKEMBANGAN INDUSTRI OTOMOTIF INDONESIA TERHADAP PASAR ASEAN DALAM ERA AFTA  BISINIS INTERNASIONAL
  1. ANALISIS PENGUKURAN KINERJA INVESTASI PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) STUDI KASUS PADA PT ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)
  1. ANALISIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA KEMENTRIAN NEGARA KOPRASI DAN UKM
  1. ANALISIS KEBIJAKAN PENYELAMATAN ARSIP SEBAGAI BUKTI OTENTIK DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN BUDAYA (STUDI AWAL DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH
  1. ANALISIS SEVEN S PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) DALAM PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DIKABUPATEN TANGERANG
  1. ANALISIS BUDAYA ORGANISASI ,KOMUNIKASI DAN KEPUASAN KERJA PEGAWAI DILINGKUNGAN SEKERTARIAT KABINET
  1. ANALISIS IMPLIKASI PERPAJAKAN KONTRAKTOR PRODUCTION SHARING DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI DAN ASPEK KEUANGAN KONTRAKTOR PRODUCING SHARING  SAIN 0044
  1. ANALISIS KINERJA BUMD DKI JAKARTA DENGAN PENDEKATAN BALANCE SCORECARD STUDI KASUS PADA :PD PEMBANGUNAN SARANA JAYA (UI,01) SAINS 0047
  1. ANALISIS TURNOVER KARYAWAN DIPT OTO (UI,02) SAINS 0051
  1. ANALISIS SISTEM CUSTOMER BONDING TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN MATAHARI CLUB CARD (MCC) STUDI KASUS PT MATAHARI PUTRA PRIMA JAKARTA
  1. ANALISIS KINERJA DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI DENGAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD
  1. ANALIS DINAMIS METODE PENGUKURAN BALANCED SCORECAD :STUDI KASUS PT TUNAS KARYA INDOSWASTA
  1. ANALISIS FAKTOR –FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN HUBUNGAN NYA DENGAN JUMLAH PENERIMAAM PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORNG PRIBADI
  1. ANALISIS FAKTOR –FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PENJUALAN PADA PERUSAAHAAN DIREC SELLING –MULTI LEVEL MARKETING MULTINASIONAL DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA PT AMINDOWAY JAYA )
  1. ANANLISIS FAKTOR –FAKTOR INTERNAL TERHADAP O\PENURUNAN KINERJA UNIT RAWAT JALAN RUMAH SAKIT ISLAM IBNU SINA PADANG TAHUN 00 (01,UI)0103 (T408)
  1. ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK REVITALISASI KAWASAN PERKOTAAN DALAM RANGKA PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DIKOTA PANGKAL PINANG (KASUS PASAR PEMBANGUNAN KOTA PANGKAL PINANG PROP BANGKA BLITUNG) 0107
  1. ANALISIS KUALITAS PELAYANAN ADMINITRASI KEPEGAWAIAN PADA BIRO PERSONIL SEKERTARIAT KABINET REPUBLIK INDINESIA
  1. ANALISIS MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME SERTA PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT EFEKTIFITAS (STUDI KASUS PADA KANTOR DIPENDA PROPINSI DKI JAKARTA)
  1. ANALISIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN (PHR) DISUKU DINAS PENDAPATAN DAERAH KODYA JAKARTA PUSAT
  1. ANALISIS TENTANG BEBERAPA MODEL PERTUIMBUHAN DENGAN APLIKASI PADA HUBUNGAN MIGRASI ANGKA URBANISASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
  1. ANALISIS HUBUNGAN ORIENTASI MORAL ,KEMAMPUAN,MOTIFASI DAN IKLIM ORGANISASI TERHADAP KINERJA ANGGOTA RESERSE EKONOMI DIPOLDA METRO JAYA
  1. ANALISIS OPTIMASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DIKOTA PALEMBANG MELALUI PEMANFAATAN RUANG KOTA
  1. ANALISIS TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN DALAM MENENTUKAN PERSENTASE PENGURANGAN HUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
  1. EVALUASI REHABILITASI VOKASIONAL BINA DAKSA (PRVBD) BOGOR (STUDI KASUS PROGRAM PEMBERDAYAAN KELAYANAN DALAM RANGKA PENYALURAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT DI MASYARAKAT ) 
  1. EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PT CALTEX (STUDI KASUS TERHADAP PENINGKATAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BENGKALIS PROPINSI RIAU ) SOSIOLOG
  1. ANALISIS EFISIENSI PEMERIKSAAN PAJAK (STUDI KASUS PADA KARIKPA JAYAPURA) PAJAK
  1. ANALISIS STRATEGI DAN KEBIJAKAN KOTA PANTAI (STUDI KAWASAN PANTAIUTRA JAKARTA)  KETAHANAN NASIONAL
  1. ANALISIS DIMENSI STRUKTURAL ORGANISASI SEKERTARIAT NEGARA
  1. ANALISIS KEBIJAKAN PENYALURAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DAN PELAYANAN PENGURUSAN PASPOR KE TIMUR TENGAH (STUDI KASUS IMIGRASI )
  1. ANALISIS INVESTASI PORTOFOLIO DI BURSA EFEK JAKARTA PERIODE TAHUN 1997-1999 (STUDI KASUS PADA EMITEN LQ-45)
  1. ANALISIS HUBUNGAN ANATARA IKLIM ORGANISASI MOTIVASI DAN KOMPENSASI DENGAN KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA RUMAH SAKIT MITRA KELUARAG JATINEGARA
  1. ANALISIS LEARNING ORGANIZATION & CORE CAPABILITI (KAJIAN KASUS DILEMBAGA LITBANG DEPRINDANG-BBKKP)
  1. ANALISIS HUBUNGAN PELAYANAN DAN KINERJA PEGAWAI TERHADAP CITRA ORGANISASI “SAMSAT” (STUDI KASUS DISAMAST WILAYAH JAKARTA UTARA)
  1. ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT) KOTA LIWA KABUPATEN LAMPUNAG BARAT DAN ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS P3KT: KOMPONEN AIR BERSIH)
  1. ANALISIS PERSEPSI TERHADAP MANAJEMEN PEMELIHARAAN JALAN DIKOTA TANGERANG
  1. ANALISIS KEBIJAKAN MEWUJUDKAN CIVIL SOCIETY DIINDONESIA PASCA PEMERINTAHA ORDE BARU (1998-2002) DENGAN MENGUNAKAN GAME THEORY TINJAUAN KASUS PARTAI POLITIK PEMERINTAH DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)
  1. ANALISIS EFEKTIFITAS SISTEM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIPROPINSI DKI JAKARTA (ADMINTRASI DAN KEBIJJAKAN PERPAJAKAN )
  1. ANALISIS STRATEGI BERSAING BERDASARKAN KOMPETENSI DALAM AKTIFITAS RANTAI NILAI PADA INDUTRI KERAJINAN ROTAN DI INDONESIA (STUDI KASUS CV .TIC)ADMINISTRASI BISNIS INTERNASINAL
  1. ANALISIS KINERJA ORGANISASI PT GARUDA INDONESIA 1998-2000
  1. ANALISIS PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP KONTRAK KARYA GENERASI VI PERTAMBANGAN UMUM KHUSUS PADA PENGALIHAN PENELUARAN SEBELUM KONTRAK KARYA BERDIRI (PRE –COW EXPENDITURE)


    Bagian 2 Skripsi MAP

    1. ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN DI KABUPATEN MUARO JAMBI (STUDI KASUS PADA PIR BUN KES KARET DILOKASI KECAMATAN JAMBI DILUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI

    1. REFORMASI BIROKRASI LOKAL (STUDI KASUS DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN)

    1. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROMOSI JABATAN STRUKTURAL DIKANOTR BAPEDA KABUPATEN BENGKALIS

    1. PENERAPAN PRINSIP KEWIRAUSAHAAN DALAM KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DIKABUPATEN BENGKALIS

    1. PERANAN ORANG KUAT DALAM POLITIK LOKAL DI EKS SWARAJA MOLLO KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN

    1. PENANGANAN MASALAH KAKI LIMA (STUDI KASUS IMPLEMENTASI KETERTIBAN UMUM WILAYAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA DIKECAMATAN TANAH ABANG

    1. REKONSTRUKSI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA SKERETARIAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO PROVING DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

    1. ANALISIS KEBIJAKAN PENAGGULANGAN PELANGGARAN DIBIDANG HUKUM MERK (ANALISIS EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 01 TENTANG MERK)

    1. ANALISIS KEBIJAKAN PENINGKATAB KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

    1. SAMA DENGAN NO. 7

    1. PENGATURAN POLITIK LOKAL DI INDONESIA (4) DESA DAN BERBAGAI NAMA LAINYA DALAM PERKEMBANGAN POLITIK INDONESIA

    1. EFEKTIFITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN FAK-FAK

    1. E-GOVERNMENT (KAJIAN TENTANG EFEKTIVITAS INTERNET DAN SMS DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRATIS E-GOVERNANCE DI YOGYAKARTA

    1. ANALISIS EFEKTIFITAS ORGANISASI ASCA PENGGABUNGAN KANWIL DENGAN DINAS (STUDI PADA DINAS SOSIAL PROPINSI NAGGROS ACEH DARUSALAM)

    1. PELAKSANAAN UJI COBA STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNTUK KESEHATAN DASAR PUSKESMAS DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YGYAKARTA

    1. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KREDIT USAHA TANI (KUT) DIKABUPATEN INDRA GIRI

    1. ADAPTIBILITAS BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PRODUKTIFITAS KERJA APARATUR PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANJUNG BALAI

    1. EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEBERSIHAN DIPROPINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

    1. IMPLENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA WILAYAH DAS JANABERANG (STUDI KELEMBAGAAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DIKABUPATEN GOWA )

    1. PENGARUH LATIHAN TERHADAP PROFESINALISME APARATUR PEMERINTAH DAERAH DIKABUPATEN KEPULAUAN RIAU

    1. PENGARUH PELATIHAN TERHADAP PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

    1. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI (STUDI KASUS PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALANGKARAYA

    1. POLITIK ETNISITAS DALAM PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN MINAHASA PROPINSI SULAWESI UTARA

    1. PROSES PEMEKARAN KECAMATAN SIANTAR

    1. GAYA KEPEMIMPINAN BUPATI KONAWE PERIODE 2003-2008 DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAERAH (STUDI PADA KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KABUAPTEN KONAWE)

    1. EFEKTIVITAS ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KONAWE

    1. ………………………………………………

    1. …………………………………………..

    1. PENERAPAN SOAL GOVERNANCE DITINGKAT DAERAH (STUDI KASUS DIKABUPATEN BENGKULU SELATAN PROP BENGKULU

    1. RETRUKTURISASI BIROKRASI DAN PENGEMBANGAN GOOD GOVERNANCE (ASPEK KOMPETISI ADMISNISTRASI, TRANPARASI BIROKRASI PEMERINTAH KBUPATEN TABALONG)

    1. ANALSIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

    1. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

    1. STUDI KINERJA ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA

    1. DEMOKRASI DALAM ORGANISASI MAPULUS DIMINAHASA (STUDI KASUS DIDESA TUMALUTUNG KECAMATAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

    1. KEBIJAKAN PERBURUHAN PHILIPHINA DALAM MELINDUNGI BURUH MIGRAN

    1. PROSES KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN (STUDI TENTANG PEMBUATAN KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATANPADA AWAL PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH )

    1. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESETLEMENT TERHADAP WARGA TIMOR-TIMUR DI KABUPATEN BELU PROPINSI NTT

    1. PENGARUH ANALISIS JABATAN TERHADAP KINERJA APARATUR [ADA BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

    1. PERILAKU VOLING MASYARAKAT ATONI METO (ANALISIS TERHADAP PERILAKU VOLING MASAYARKAT ATONI METO DI KECAMATAN MOLLO SELATAN, MOLLO UTARA DAN FALIUMNASI KABUPATEN TUMUR TENGAH SELATAN PROPNSI NTT PADA PEMILU 1997, 1999, DAN 2004

    1. ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DIKABUPATEN REMBANG

    1. PERUMUSAN KEBIJAKAN PENNGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAGELANG DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH

    1. KETIMPANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN HUTAN LINDUNG NONA DI KOTA AMBON PASKA KONFLIK SOSIAL

    1. ASEAN SECURITY COMMUNITY MOTIF DAN PROSPEK

    1. PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN STUDI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI POLITIK ANGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DI NUSA TENGGARA TIMUR

    1. PERAN ORGANISASI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DURI (STUDI KASUS PT. CALTES PASIFIK INDONESIA)

    1. ANALISIS PENGADAAN BARANG/JASA BERDASARKAN KEPPRES NOMER 18 TAHUN 2000 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

    1. AFEKTIFITAS PEKERJA SOSIAL KECAMATAN KABUPATEN GUNUNG KIDUL ERA UNDANG-UNDANG NOMER TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

    1. STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN SOLOK PROPINSI SUMATERA BARAT (STUDI KASUS PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SOLOK DALAM PENGEMBANGAN OBYEK WISATA DANAU DIATAS, DANAU DIBAWAH, DAN DANANU TALANG TASWALANG

    1. PENGARUH PERISTIWA 1965 TERHADAP PERUBAHAN IDENTITAS KORBAN (STUDI KASUS DESA RANDUSARI, KECAMATAN TERAS BOYOLALI )

    1. MANAJEMEN PELUCUTAN SEJATA YANG MELIBATKAN MASYARAKAT: BELAJAR DARI PENGALAMAN REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI MALUKU PASCA KONFLIK

    1. KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK DI KOTA BATAM

    1. RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DIKAWASAN PASAR HILIR KEPASAN RETAIL JAKA BANING PALEMBANG

    1. REFORMASI DI INDONESIA STUDI ATAS PEMIKIRAN POLITIK PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (PRD) (1998-2000) (JAKARTA 01)

    1. IMPLENTASI PP NO. 8 TAHUN 2003 DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN UU NO. 45 TAHUN 1999 DI PROPINSI IRIAN JAYA BARAT (UGM 05)

    1. UPAYA PENINGKATAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAHAT

    1. EVALASI KINERJA PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TERPADU DI PULAU BINTAN KABUPATEN RIAU

    1. EFEKTIFITAS PELAKSANAAN FUNGSI BAPPEDA TINGKAT II DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI KASUS PADA BAPPEDA TINGKAT II SINTANG)

    1. HUBUNGAN PUSAT DAERAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUKUHAN HUTAN PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI JENEBERANG PROPINSI SULAWESI SELATAN

    1. REVIEW KEBIJAKAN PENGUKUHAN DAN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL KELINCI SEBLAT (STUDI DI TAMAN NASIONAL KELINCI SEBLAT KABUPATEN KELINCI PROPINSI JAMBI )

    1. ROMO MANGUN WIJAYA DAN PERLAWANAN NIR-KEKERASAN(STUDI ATAS PERJUANGAN SEORANG ROHANIAWAN MEMBELA KAUM MARGINAL

    1. OTONOMI ESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN, PERAN MASYARAKAT DAN BIROKRASI DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA SUNGAI BAKAU KECAMATAN KURAU KABUPATEN TANAH LAUT PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

    1. ANALISIS FRAMING TERHADAP PEMBERITAAN KOMPAS DAN REPUBLIKA SELAMA ENAM BULAN DARURAT MILITER DI NAD (19 MEI-19 NOVEMBER 03)

    1. KONFLIK BATAS MARIITM PULAU-PULAU ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA DI LAUT SULAWESI, SEBAGAI DAMPAK DI TERBITKANYA PETA LAUT 1979 OLEH PEMERINTAH MALAYSIA

    1. EVALUASI KINERJA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU (PPWT) (STUDI KASUS DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL)

    1. ANALISIS KINERJA ORGANISASI BADAN PENGAWASAN PROPINSI MALUKU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH MALUKU

    1. KINERJA ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDLE

    1. PEMILU PASCA ORBA KUDA TRIYA REOGAKISME (STUDI KASUS PILKADAL, KABUPATEN SLEMAN)

    1. BISNIS MILITER DAN DINAMIKA KONFLIK DI KOTA AMBON 1999-2002

    1. KINERJA ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDLE

    1. KINERJA KECAMATAN DALAM PELAYANAN (STUDI DI KECAMATAN MAGELANG UTARA MAGELANG

    1. KINERJA PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PALEMBANG (STUDI PELAYANAN KK DAN KTP SIMDUK SISTEM ONLINE)

    1. ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS UNTUK MENINGKATKAN PAD DALAM RANGKA PENERIMAAN OTONOMI DAERAH

    1. REFORMASI BIROKRASI PERIZINAN USAHA (STUDI PADA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH – LAMPUNG )

    1. KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN SURA IZIN USAHA PERDAGANGAN ( SIUP) PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN INVESTASI (KPPI) KABUPATEN PURBALINGGA

    1. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK D KANTOR PELAYANAN TERPADU (KPT) KOTA PEKANBARU (KEBIJAKAN DAN MAN OTONOMI DAERAH)

    1. EFEKTIVITAS ORGANISASI DINAS PMD, INFORMASI, KOMUNIKASI DAN PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

    1. KINERJA KECAMATAN DALAM PELAYANAN (STUDI DI KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG)

    1. ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI DAN PENGARUHNYA TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA KENDAR (KONSENTRASI KEBIJAKAN DAN MAN OTONOMI DAERAH)

    1. KINERJA ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROPINSI RIAU

    1. KINERJA ORGANISASI PELAYANAN PUBLK PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA MARTA KOTAMADYA YOGYAKARTA

    1. PROGRAM PROMOSI PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PAD, PENDAPATAN MASYARAKAT, PERLUASAN USAHA DAN KESEMPATAN KERJA DI PROPINSI BENGKULU

    1. PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, IKLIM ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

    1. PENGARUH KEBIJAKAN 5 HARI KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI RIAU

    1. PENCEGAHAN KONFLIK KEKERASAN DALAM HUBUNGAN MUSLIM-KRISTEN D KOTA PALU

    1. THAKSINS’S POLICIES AND CONFLICT OSCALATION IN THE THREE SOUTHER MOST PROVINCES OF THAILAND PATTAYA, YALA AND NARATHIWAT

    1. DAMPAK MAKNA GANDA YANG DIHASILKAN DARI PEMOTONGAN SEBAGIAN OBJEK FOTO IKLAN TERHADAP EVALUASI PRODUK

    1. PENGARUH KEBIJAKAN 5 HARI KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI RIAU

    1. KINERJA APARAT DI PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA

    1. KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEMERINTAH KAMPUNG KABUPATEN JAYAPURA DI DISTRIK SENTANI TIMUR

    1. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PRIGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA WILAYAH DAS JANEBRANG (STUDI KASUS KELEMBAGAAN GERAKAN NASIONAL REHBILITASI HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN GOW0

    1. POTENSI DISINTEGRASI NEGARA BANGSA INDONESIA ETNO NASIONALISME DAN OTONOMI DAERAH DI ERA GLOBALISASI

    1. PENELITIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBDIDAIYAH DALAM KONTEKS JARINGAN PENGAMAN SOSIAL (STUDI KASUS PADA 6 SP/MI DI BOGOR JAWA BARAT)

    1. ANALISIS PEMBINAAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MAYA NAGORI KABUPATEN SIMALUGUNG

    1. ANALISIS PERAN MANAJER LINI DALAM PENGEMBANGAN KARIR APARATUR PADA PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUGUNG

    1. PENDEKATAN MILITERISME DALAM BIROKRASI

    1. PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

    1. KINERJA ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA TANJUNG BALAI

    1. KESULTANAN TERNATE DALAM RANAH POLITIK LOKAL (STUDI TENTANG STRATEGI KEMBALINYA KESULTANAN TERNATE DALAM POLITIK LOKAL PASCA ORDE BARU)

    1. KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU (STUDI KASUS PADA PERSIAPAN PENINGKATAN STATUS EKS KEWEDANAAN MUARA DUA MENJADI KABUPATEN

    1. KEMAMPUAN PEMERNTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH

    1. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF DI KABUPTEN JAYA PURA

    1. PROSES PENATAAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BATAM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2003

    1. PERANAN BIROKRASI DALAM PELAYANAN PERIZINAN INVESTASI DI PROPINSI JAMBI

    1. STUDI TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM SETELAH PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI PROPINSI JAWA TENGAH

    1. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KOMITMEN ORGANISASIONAL PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HIUR PROPINSI RIAU

    1. PENANGANAN MASALAH KAKI LIMA (STUDI KASUS IMPLEMENTASI KETERTIBAN UMUM WILAYAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA DI KECAMATAN TANAH ABANG)

    1. CUSTOMER ORIENTED DALAM PELAYANAN RSUD PROPINSI RIAU

    1. NETRALITAS BIROKRASI PUBLIK (STUD KASUS BIROKRASI PEMERINTAH KOTA CIREBON)

    1. STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALENCANA PENDIDIKAN (PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1984)

    1. KAPASITAS PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MEMPERDAYAKAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL (STUDI TENTANG PELUANG KECAMATAN MEMPERDAYAKAN USAHA EKONOMI SEKTOR INFORMAL DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTINANAK

    1. PENERAPAN STRATEGIK MANAJEMEN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH SELATAN DALAM MENYONGSONG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

    1. KINERJA ORGANISASI DINAS LEINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA TANJUNG BALAI

    1. EFEKTIFITAS PENGELOLAAN REPONG KAWASAN DENGAN TUJUAN ISTIMEWA (KDTI) DIPESISIR KRUI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

    1. ALTERNATIF KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENGENGAH (UKM) DI PROPINSI SELAWESI UTARA
      (SUATU STUDI TENTANG STRATEGI DALAM MENGHADAPI ERA OTONOMI DAERAH DAN GLOBALISASI

    1. DARI HINGAR-BINGAR MENUJU KESUNYIAN (STUDI ATAS PEMIKIRAN RIAU MASA DEPAN TABRANI RAB DALAM DINAMIKA POLITIK LOKAL RIAU

    1. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA PENINGKATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG/ KELURAHAN DI KOTA JAYAPURA

    1. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT DALAM PENGELOLAAN PERTAMBNGAN BATU BARA

    1. ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DALAM IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN SRAGEN

    1. ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI SETDA KABUPATEN MAGELANG

    1. STRATEGI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI ERA OTONOMI
    DAERAH

    1. MODAL SOSIAL DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN (STUDI AKUISIS MODAL SOSIAL DALAM PROSES PERUBAHAN KEBIJAKAN AGRARIA LOKAL PADA KASUS SENGKETA PENGUASAAN TANAH PETANI, MELAWAN PTPN XII DI KAWASAN MALANGS SELATAN

    1. PERSAINGAN AMERIKA SERIKAT DAN PERANCIS DIKAWASAN TIMUR TENGAH

    1. PENARIKAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH NAGARI DI KABUPATEN SOLOK PROPINSI SUMATERA BARAT

    1. ANALSIS PENGELOLAAN EKAWISATA DI ZONE PEMANFATAN TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI

    1. PEMINDAHAN IBUKOTA DEFINITIF PROPVINSI MALUKU UTARA (STUDI TENTANG MASALAH-MASALAH YANG MUNCUL DALAM PROSES PEMINDAHAN IBUKOTA DARI TERNATE KE SOFIFI)

    1. STUDI PROSES PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH DANAU LIMBOTO DI GORONTALO

    1. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DIPANDANG DARI SEGI RENCANA TATA RUANG STUDI KASUS KOTA SAMARINDA

    1. ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN DALAM PENINGKATAN PRODUKSI PADI DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGAKARTA

    1. POLA-POLA GOLPUT/NON VOTERS DALAM PILKADA LANGSUNG KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2006 (STUDI KASUS PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL DI KECAMATAN GONDOKUSUMAN) 

      130.  DANA ALOKASI DESA KABUPATEN GROBOGAN

    131 ALTERNATIF KEBIJAKAN PENYUSUNAN PORMULA ALOKASI BANTUAN DESA ( STUDI DIKABUPATEN GUNUNG KIDUL )

    132. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN DIKABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2002 STUDI KEBIJAKAN SUBSIDI PANGAN TERARAH (TARGETED FOOD SUBSIDY DAN INCOME TRANSFER UNTUK KELUARGA MISKIN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN PANGAN POKOK DI KELURAHAN PULISAN DESA PUSPARENGGA DAN DESA SUKARANG


    133. IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DALAM GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (STUDI KASUS PERAN PEMERINTAH DAERAH DIKABUPATEN GUNUNG KIDUL)


    134. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DIPROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


    134. KONFLIK DALAM PROSES PEMILIHAN DAN PENTAPAN WALIKOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE 2001-2006


    135. PROSES DEMOKRATISASI DI INDONESIA :STUDI ANALISIS PROPOSISI SAMUEL H.HUNTINGTON 1988-1996


    136. E GOVERNMENT (KAJIAN TENTANG EFEKTIVITAS INTERNET DAN SMS DALAM MEWUJUDKAN E GOVERNANCE DI YOGYAKARTA)

    1. E GOVERNMENT KAJIAN TENTANG EFEKTIFITAS INTERNET DAN SMS DALAM MEWUJUDKAN E GOVERNONCE DIJIGJA


    1. EFEKTIFITAS ORGANISASI BALITBANGDA PROPINSI PAPUA


    1. DAMPAK PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ASPEK KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PP NO 84 TH 2000 DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DIKABUPATEN SUMBA TIMUR (SUATU STUDI KASUS)


    1. PERANAN KOMNI DAERAH DIY DALAM POLITIK LOKAL DIDIY TH 2006-2008


    1. KONFLIK PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN DAN AMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN WILAYAH (STUDI KASUS DIKAWASAN HUTAN KONTU KAB MUNA SULAWESI TENGGARA)


    1. IMPLEMENTASI PROGRAM KLUARGA HARAPAN (PKN) SEBAGAI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DIKECAMATAN KELAPA GADING KODYA JAKARTA UTARA

    1. KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KLITHIKAN STUDI KASUS DIPASAR KLITHIKAN PAKUNCEN KOTA YOGYAKARTA

    1. PARIWISATA BUDAYA PURO MANGKU NEGARAN KAJIAN OBJEK ATRAKSI DAN PENGELOLAAN

    1. PROSES IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DISTRIK (STUDI KASUS PADA KAMPUNG E BUNGFA DISTRIK EBUNGFAW KABUPATEN JAYAPURA)

    1. IMPLIKASI UNDANG UNDANG NOMOR 21 TH 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROPINSI PAPUA TERHADAP PROFESIONALITAS APARATUR PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
    1. PERANAN BKM DALAM PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINANA PERKOTAAN(P2KP)

    1. STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGULANGAN HIV/AIDS DIPROPINSI KALIMANTAN BARAT

    1. HUBUNGAN KERJA CAMAT DAN KEPALA DESA (STUDI KASUS DIKECAMATAN PENEBEL KABUPATEN TABANAN PROPINSI BALI)

    1. KINERJA PEGAWAI DIBAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA KEMENTRIAN PENDIDIKAN TIMOR LESTE




    KATALOG THESIS MEP


    1.        PENGARUH VARIABEL-VARIABEL PENDIDIKAN TERHADAP PDRB PERKAPITAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT (, 04)

    2.       KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PAJAK DAERAH DIKABUPATEN REMBANG (  02)

    3.       PERHITUNGAN POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN DIKABUPATEN KOLAKA 2004 (  04)

    4.       DAMPAK BANTUAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN DESA TERHADAP SWADAYA MASYARKAT DIKECAMATAN MEURUKE (  04)

    5.       ANALISIS POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI KEBERSIHAN DAN SUMBANGANYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SORONG (  04)

    6.       PERGESERAN STRUKTUR KONOMI DAN NOENTIFIKASI SEKTOR SUBSEKTOR EKONOMI UNGGULAN KOTA PALEMBANG ( 03)

    7.       FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PEKERJA PADA SEKTOR NON FARM DI PEDESAAN JAWA EKSSLONSI DATA SAKERTI 2000 ( 04

    8.       PENGUKURAN NILAI TANAH DENGAN MELIHAT DATA TRANSAKSI JUAL BELI (STUDI KASUS KOTA ADMINISTRATIF KLATEN) ( 97)

    9.       ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN UMAH SEDERHANA STIUDI KASUS KOTA MATARAM DTB ( 05)

    10.   POTENSI EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI KOTA MATARAM PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT ( 05)

    11.      POTENSI DAN PROSPEK PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DIKABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 1991-2000 ( 01)

    12.    REKONSTRUKSI ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN KABPATEN PONTIANAK DALAM SUATU MODEL AKUNTANSI BIAYA SEKTOR PUBLIK ( 02)
    13.    POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN DIKABUPATEN INDRAMAYU ( 02)

    14.    PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (STUDI KASUS DIKABUPATEN PURWAREJA) (  02)

    15.    STANDAR ANALISIS BELANJA PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI (STUI KASUS PADA KANTOR KEBERSIHAN PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTAMANAN PEMAKAMAN(  02)

    16.    KINERJA INSTASI PEMERINTAH KOTA JAMBI (STUDI KASUS DINAS PASAR ) ( 02)

    17.     ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOTA BARU PROPINSI KALIMANTAN SELATAN ( 02)

    18.     PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERKA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN ( 01)
    19.    KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PINJAMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 1999 DI PROPINSI JAMBI ( 01)

    20.  ANALISIS KINERJA PUSKESMAS RENGAS DENGKLOK KABUPATEN KERAWANG DENGAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD ( 01)

    21.    TINGKAT KEMANDIRIAN KOTA KUPANG DITINJAU DARI ASPEK KEUNGAN DALAMMELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH 1997/1998- 2001 ( 02)

    22.   POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA DEPOK ( 02)

    23.   EVALUASIPROSES PENYUSUNAN DAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 1995/1996-2000 ( 02)

    24.   EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DI PROPINSI JAKARTA ( 01)
    25.   ANALISIS KINERJA PUSKESMAS RENGAS DENGKLOK KABUPATEN KERAWANG DENGAN PENDEKATAN BALANCED SCRORECARD ( 03, SAMA DENGAN NO.20)

    26.   EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA ( 01)

    27.   ANALISIS SITEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ALOR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR ( 01)

    28.   EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DI PROPINSI DKI JAKARTA ( 01)

    29.   DAMPAK PENGEMBANGN SEKTOR (LAPANGAN USAHA) SEKUNDER TERHADAP PEREKONOMIAN SUMATERA BARAT ANALISIS INPUT OUTPUT 1999 ( 02)

    30.  KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONIMO DAERAH ( 02)

    31.    ANALISIS STRUKTUR EKONOMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA ( 02)

    32.   PENGARUH DANA MENGALIR SUBSIDI BBM TERHADAP KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT 2001-2004 ( 05)

    33.   EVALUASI KESESUAIAN ANTARA PENGELUARAN PEMBANGUNAN DENGAN RESTRA KABUPATEN KUATAN SINGGIGI PRIPINSI RIAU 200-2003 (  05)
    34.   EFEKTIFITAS PENGELOLAN KEBERSIHAT DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBOKOTA JAKARTA ( 03)

    35.   DAMPAK PROYEK KREDIT MIKRO TERHDAP PENDAPATAN USAHA KECIL BATIK KAYU (STUDI KASUS PKM DIDESA KEREBET KELURAHAN SENDANG SARI KECAMATAN BANGUN JIWA KABUPATEN BANTUL ) (  05)

    36.   SEKTOR POTENSIAL YANG DAPAT DIKEMBANGKAN DIKABUPATEN MOROWALI ( 04)
    37.   ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS KABUPATEN FAK-FAK) ( 02)

    38.   EVALUASI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KARPET SERAM)

    39.   PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DIPROPINSI PAPUA ( 05)

    40.  KEPARAHAN KEMISKINAN DI INDONESIA 1999-2001 ( 03)

    41.    …..

    42.   KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN WILAYAH ( 03)

    43.   KINERJA KEUANGAN DAERAH KABPATEN ACEH SELATAN ( 2006)

    44.   STUDI KELAYAKAN INVESTASI ALAT PENGERING JAGUNG DI KECAMATAN PENIPATAN KABUPATEN TANAH LAUT ( 06)

    45.   PENGARUH RASIO KEUNGAN TEHADAP LABA PERUSAHAAN DAERAH BALI TAHUN 1990-2005 ( 06)

    46.   EVALUASI ANGGARAN BELANJA DAN KINERJA UNIT KERJA DALAM MEMPERSIAPKAN  PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA PONTIANAK ( 00)

    47.   DAMPAK KEBIJAKSANAAN TTA NIAGA KERUK TERHDAP PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI JERUK DI KABUPATEN TINGKAT II SAMBAS ( 97)

    48.   OPERASI FISKAL PEMERINTAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP EKSPOR IMPOR INDONESIA 1970-1997 ( 06)

    49.   PERANAN INVESTASI SWASTA INVESTASI PEMERINTAHAN DAN ANGKATAN KERJA TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ( 03)

    50.  EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN APBD KABUPATEN BALITUNG TAHUN ANGGARAN 1991/1992-2000 ( 01)
    51.    EVALUASI BELANJA DAERAH DITINJAU DARI PROSES PENYUSUNAN DAN PENGALOKASIAN DI KABUPATEN BATANG HARI (NASKAH PUBLIKASI) (  01)

    52.   IMPLEMENTASI MODEL STANDAR ANALISA BELANJA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH PADA UNIT KERJA BAPEDA KABUPATEN BANJAR PROPINSI KALIMANTAN SELATAN ( NASKAH PUBLIKASI) ( 02)

    53.   FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMERINTAH KABUPATEN SORONG.( 01)

    54.   EVALUASI ALOKASI KOMPONEN BELANJA RUTIN DAN BELANJA PEMBANGUNAN DALAM PERBANDINGANYA TERHADAP REPETADA KABUPATEN TANAH LAUT PROPINSI KALIMANTAN SELATAN 1994-1995-2000 (NASKAH PUBLIKASI)

    55.   PENGELOLAAN LUAS DAERAH MELALUI DEPOSITO DI KABUPATEN NUNUKAN ( 07)

    56.   FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA PANGKAL PINANG 1985-2004 ( 06)

    57.   IDENTIFIKASI KECAMATAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH DI KABUPATEN ACEH SELATAN (  04)

    58.   KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PINJAMAN DAERAH DI KABUPATEN TEGAL ( 04)

    59.   IMPLEMENTASI STRATEGI PENGELOLAAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH PADA KAWASAN KHUSUS PARIWISATA DI KABUPATEN BINTAN (STUDI DI BINTAN RESIRT (AKRAWANATA) ( 07)

    60.  PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TEHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (STDI KASUS DI KABUPATEN PURWOREJO) ( 02)

    61.    ANALISIS PENGGUNAAN TERTINGGI DAN TERBAIK (HIGHEST AND BEST USE) STUDI KASUS TANAH KOSONG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DIJALAN AHMAD YANI

    62.   EVALUASI DAMPAK UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 1997 TERHADAP PENERIMAAN DAERAH DIKABUPATEN BLORA ( 01)

    63.   ANALISIS PERGESERAN SEKTOR-SEKTOR EKONOMI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2002-2006 ( 07)

    64.   STUDI OPTIMALISASI ASSET PEMERINTAH DAERAH DI ONSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH SEWON SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN/ PENDAPATAN BARU PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISITIMEWA YOGYAKARTA ( 05)

    65.   ANALISIS SPASIAL INDUSTRI BESAR MENENGAH JAWA TIMUR (STUDI KASIS KORIDOR UTARA SELATAN TAHUN 1990-2001

    66.   INDEKS CUACA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI PERTANIAN TANAMAN PANGAN KOMODTAS PADI DI INDONESIA ( 02)

    67.   ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIFITAS KOPI ARABIKA DIKABUPATEN DAIRI,2998  (,08)

    68.   KEBIJAKAN KREDIT DISEKTOR JASA PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL  (,98)

    69.   OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN DI KOTA MADYA SEMARANG PERODE 1992/199 (,07)

    70.  PENGARUH RASIO  KONSENTRASI (KONSENTRATION RATIO ) TERHADAP KARANGAN (PRFORMANCE) INDUSTRI TEKSTIL DAN PEKAAN JADI DI INDONESIA – TAHUN 1988(,91)

    71.     DAMPAK EKONOMI PEMBEBANAN TARIF PADA GULA IMPOR TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA(,91 )

    72.   PENGEMBANAGN INDUSTRI KECIL KERAJINAN SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT  DI YOGYAKARTA(,98)

    73.                                              ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN USAHA INDUSTRI KECIL KERAJINAN ROTAN DIKOTAMADYA  AMBON  (,92)

    74.   KEBIJAKAN KREDIT DISEKTOR JASA PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL  (,98)

    75.  ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN KABUPATEN MAPPI DALAM MELAKUKAN PINJEMAN SBG ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN (,08)

    76.  SENSITIVITAS KINERJA SAHAM SAHAM DIBEJ SECARA INDIFIDUAL BERDASAR JENIS INDUSTRI SEKTURAL LQ 45,DAN IH 56 TERHADAP PERUBAHAN SUKU BUNGA SBI (,05)

    77.  PENDAMPINGAN PEREMPUAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL MELALUI KREDIT MIKRO (STUDI KASUS KOPERASI BAGOR SEMARANG)               (,04)

    78.  EFISIENSI USAHA PETERNAKAN SAPI PERAH MASALAKTASI (STUDI KASUS DIKBUPATEN BANYUMAS PROPINSI JAWA TENGAH                                 (,04)

    79.  STUDI TENTANG PERSEPSI PENGHAYATAN CINTA LINGKUNGAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS SISWA SEKOLAH DASAR DIKOTA SEMARANG )  (,04)

    80.  UPAYA PEMANFATAN SUMBER DAYA PERIKANAN UDANG DIKABUPATEN CILACAP YANG LESTARI & PRFITABEL DIUKUR MELALUI ESTINASI MSY(MAXIMUM SUSTAINABLE YIELD)OAE (OPEN ACCESESS EQUILIBRIUM)DAN ER (ECONOMICE RENT)   (,05)

    81.  ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI & PERUBAHAN STRUKTUR EKOMOMI DIPROPINSI JABAR   (,05)

    82.  ANALISIS BESARNYA TINGKAT KETERGANTUNGAN FISIKA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KAB BAJARNEGARA DENGAN PEMERINTAH PUSAT DIKLAT DARI DERJAT DESENTRALISASI FISKAL DAERAH  ( )

    83.  ANALISIS HUBUNGAN SIMULTAN ANTARA PRODUK DOMESTIK BRUTO DAN INFESTASI DIINDONESIA  ( )

    84.  ANALISIS DISPORITAS PENDAPATAN DAN PERTUMBUHAN KAB KUDUS SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH  ( )

    85.  IDENTIFIKASI SEKTOR SEKTOR YANG MAMPU MENJADI PENGRELA (PRIME MOVER)PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH  ()

    86.  ANALISIS BESARNYA PENGARUH LUAS LAHAN ,TENAGA KERJA ,BENIH ,PUPUK DAN POMPA AIR DLM PENINKATAN PRODUKSI PADI DIJAWA TENGAH  ()

    87.  PENGARUH PERUBAHAN PENGELUARAN WISATAWAN TERHADAP PENDAPATAN RUMAH TANGGA DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DIINDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH KRISIS (PENDEKATAN STRUKTURAL PATB ANALISIS (SPA) DALAM SNSE INDONESIA)                  (,03)

    88.  PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DALAM PENYELENGARAAN OTONOMI DERAH DIKAB PUNCAK JAYA  (,02)

    89.  PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DIKAB CIANJUR (STUDI KASUS PAJAK HOTEL DAN RESTORAN )  (,03) * RINGKASAN THESIS *

    90.  PERAN INDUSTRI KECIL DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA DIKOTA BANDA ACEH TAHUN 1980 – 2002 (,04)

    91.  IDENTIFIKASI SEKYOR UNGGULAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN EKONOMI DIPROPINSI NANGGRO ACEH DARUSALAM (,04)

    92.  KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDA ACEH  (,03)

    93.  EVALUASI PENGALOKASIAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA (,03)

    94.  KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DARAH (,03)

    95.  KEBUTUHAN INVESTASI DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DIKAB MANOKWARI (,03)

    96.  LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEMPATAN KERJA ELAStisitas dan produktifitas kesempatan kerja jawa tengah tahun 1995-2004 (,    )

    97.  analisis tingkat kapitalisasi pendapatan pada property ruko (,   )

    98.  factor-faktor yang mempengaruhi wisatawan berkunjung ke lokasi wisata dataran tinggi dieng di kabupaten wonosobo (,     )

    99.  anlisis dampak krisis ekonomi terhadap kesempatan kerja dan implikasio komoditas andalan sector pertanian diwilayah sulawesi (,    )


    100 pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten lahat propinsi Sumatra selatan
         (,08)

    10i  analisis efisiensi biaya dan pengaruh risiko TERHADAP EFISIENSI BANK PEMBANGUNAN DAERAH SELURUH INDONESIA  (,0

    102 DAMPAK PENDIDIKAN FORMAL TERHADAP PERTUMBUAN EKONOMI DIINDONESIA 1975-1997  (,01)

    103 DERAJAT OTONOMI FISIKAL DAERAH DIINDONESIA (STUDI KASUS PADA DATI II YG YG MENJADI PERCONTOHAN OTONOMI DAERAH)  (,00)

    104  ANALISIS HIGHEST AND BEST USE DAN GEOGRAPIC INFORMATION SISTEM UNTUK TAMAN ASPIRASI KOTA BATAM TAHUN 2009  (,09)

    105  PERKEMBANGAN WISATA BAHARI DAN KONTRIBUSI TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  (,08)

    106  PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAEAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (STUDI KASUS KABUPATEN PURWOREJO )  (,07)

    107  IMPLEMENTASI STRATEGI PENGELOLAAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH PADA KAWASAN KHUSUS PARIWISATA DIKABUPATEN BITAN (STUDI DIBITAN RESORT CAKRAWALA)   (,07)

    108  ANALISIS PERAN KOPRASI KREDIT TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ANGGOTA (STUDI KASUS DIKOPRASI KREDIT FINI SORUMUTU DISTRICT DILI TIMOR LESTE)  (,10)

    109  EFEKTIFITAS PROGRAM PENAGULANGAN KEMISKINAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN (STUDI KASUS DIKABUPATEN KEDIRI JAWA TIMUR)   (,00)

    110   FAKTOR FAKTOR YG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DIKOTA PANGKAL PINANG 1985-2004  (,06)

    111    FAKTOR FAKTOR YG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DIDISTRIK LOS PALOS TIMOR LESTE TH 2004-2009  (,10)

    112   ANALISIS PERAN KOPRASI KREDIT TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ANGGOTA (STUDI KASUS KOPRASI KREDIT FINI SORUMUTU DISTRIK DILI TIMOR LESTE)  (,10)







     Katalog THesis  SOSIAL


    1.        KONFLIK DAN KEKERASAN ANTAR ETNIS DI MALIFUT MALUKU UTARA ( 04)

    2.       NALAR DAN KEBEBASAN MENURUT C. WRIGHT MILLS ( 00)

    3.       MENGUAK PROBLEMATIKA KELANGKAAN PANGAN MASYARAKAT BIBOKI (PENELITIAN DI DESA NONATBATAN NUSA TENGGARA TIMUR) ( 04)

    4.       KONFLIK SOSIAL DI POSO SULAWESI TENGAH ( 02)

    5.       KONFLIK RELOKASI LAHAN DALAM PEMBANGUNAN BENDUNGAN (KASUS RELOKASI LAHAN “OLAT MERAS” DALAM PEMBANGUNAN BENDUNGAN BATU BULAN DI KECAMATAN MOYO HULU KABUPATEN SUMBAWA NTB) ( 04)

    6.       RESISTENSI PETANI SAWAH TERHADAP TANAMAN KOMERSIL (STUDI D DESA KONYA, KABUPATEN FLORES TIMUR, NTT) ( 04)

    7.       ANALISIS KELUHAN PELANGGAN TERHADAP PELAYANAN DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KULON PROGO (UMY 04)

    8.       HUBUNGAN INTENSI PROSOSIAL DENGAN KEPUASAN KERJA PUSTAKAWAN UNIVERSITAS GAJAH MADA ( 04)

    9.       PEMAKNAAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN KEISTIMEWAAN ACEH DI ERA OTONOMI KHUSUS NANGGROE ACEH DARUSALAM ( 04)

    10.   PERAN ETNOSENTRISME DAN PRASANGKA TERHADAP MUNCULNYA JARAK SOSIAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM OTONOMI DAERAH ( 05)

    11.      HUBUNGAN ANTARA STATUS SOSIAL DENGAN KETERLIBATAN DALAM JARINGAN KOMUNIKASI DAN DISTORSI SELEKTIF INFORMASI GIZI SERTA KESEHATAN LINGKUNGAN GIZI SERTA KESEHATAN LINGKUNGAN DI KELURAHAN RUNGKUT KIDUL KECAMATAN RUNGKUT KOTAMADYA SURABAYA ( 98)

    12.    PERGESERAN PEMAKNAAN TERHADAP DOKTRIN AHLU AL-SUNNAH WA AL-JAMA’AH (ASWAJA) DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ( 99)
    13.    PEMAKNAAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP KEISTIMEWAAN ACEH DI ERA OTONOMI KHUSUS ( STUDI DI KABUPATEN BREUEN NAGGROE ACEH DARUSALAM) ( 05)

    14.    PENGARUH PRESTASI PELAJARAN AGAMA TERHADAP SIKAP KEAGAMAAN SISWA MADRASAH ALIYAH NEGRI KABUPATEN BANTUL (UNY 2004)

    15.    UNGKAPAN SESENGAK : SUATU KAJIAN UR PENGENDALIAN SOSIAL PADA KOMUNITAS PUJUT DALAM BUDAYA SASAK TRADISIONAL (99)

    16.    PERAN PEREMPUAN DALAM RESOLUSI KONFLIK (STUDI TENTANG KNFLIK DI MALUKU)

    17.     KOMITE SEKOLAH DAN GOOD GOVERNANCE (STUDI PENGELOLAAN SEKOLAH PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DIKECAMATAN KATOBU KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA) ( 05)
    18.      KEHIDUPAN DAN KEBETAHAN TINGGAL PEKERJA PEMBANTU RUMAH TANGA WANITA :STUDI DI LINGKUNGAN KRATON DAN BULAKSUMUR YOGYAKARTA ( 92)
    19.    PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAN PROGRAM BERAS RASKIN (STUDI KASUS DIKELURAHAN MLOKOMANIS KULON KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN WONOGIRI)  (,06)

    20.  BERGESERNYA MODAL SOSIAL DAN RELASI SOSIAL KOMUNITAS PENGRAJIN SANDAL KLOMPEN DIDESA TOYOMARTA KECAMATAN SONGOSARI KABUPATEN MALANG   (,09)


    21.    ANALISIS SPESIALIS INDUSTRI BESAR MENENGAH JAWA TIMUR STUDI KASUS KORIDOR UTARA SELATAN TAHUN 1990-2001  (,05)  MEP-65

    22.   PERSEPSI DAN RESPON ORANG TUA TERHADAP PERGESERAN NILAI NILAI PERKAWINAN SUKU BESAR ARVAK DIKELURAHAN MANOKWARI BARAT KABUPATEN MANOKWARI PAPUA BARAT  (,09)


     

        

    KATALOG (S2) PERTANIAN/PETENAKAN

    1. ANLISIS KONSUMSI DAGING SAPI  PADA TINGKAT RUMAH TANGGA DI SULAWESI TENGAH  (,04)

    1. ANALISIS PENTUAN SEKTOR UNGGULAN DI PROPINSI KALIMANTAN TENGAH (STUDI DENGAN MODEL INPUT OUTPUT) (,02)

    1. ANALISIS POTENSI SEKTOR –SEKTOR EKONOMI ANTAR DAERAH DI PROPINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM (,05)

    1. PROFIL FARMAKOKINETIK OKSITETRASIKLIN PADA ANJING SEHAT DAN DEMAM (,96)

    1. ………

    1. PENGARUH PIRIMENTAMIN DAN PANAS TERHADAP KINETIKA SULFADIATIN PADA DOMBA LOKAL (OVIS ANES )  (,95)

    1. KARAKTERISTIK TANAH YANG BERKEMBANG DARI BANTUAN DIORIT GUNUNG MUNGKAT DAN BANTUAN ANDESIT GUNUNG BUTAK DI KECAMATAN GODEAN KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA (,95)

    1. ANALISIS PEMBIAYAAN PERTANIAN OLEH BMT DIDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (,05)

    1. STUDI FENOLOGI PEMBUANGAN PENYERBUKAN DAN SISTEM BREDING PADA SANTAHUN ALBUM LIUN,DIWANAGAMA (,05)

    1. RESISTENSI PETANI SAWAH TERHADAP TANAMAN KOMERSIL (STUDI DIDESA KONO ,KABUPATEN FLORES TIMUR NTT( ,04) SOS NO 6

    1. ..

    1. SAMA NO 14

    1. STRATEGI PEMASARAN PAKAN TERNAK KONSENTRAT DI KOPERASI SUSU WARGA MULYA  YOGYAKARTA (,O4) MM134

    1. EVALUASIMKADAR KADMIUM TIMAH HITAM ,KALSIUM ,DAN SENG SARANG BURUNG WALET (,03)

    1. INDEKS CUACA DAN FAKTOR –FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI PERTANIAN TANAMAN PANGAN KOMODITAS PADI DI INDONESIA (,02)

    1. ANALISIS FAKTOR –FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMSI PADA KELUARGA PEANI (STUDI KASUS DIDESA KUTUKAN KECAMATAN RANDU BLATUNG KABUPATEN BLORA ) (,04)

    1. ANALISIS DAYA SAING KOMODITAS JERUK DI KABUPATEN SAMBAS (,05)

    1. PERAN SERTA TENAGA KERJA WANITA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PADA USAHA TANI JAMUR KUPING DI KABUPATEN SLEMAN ( 04)

    1. KAJIAN SIFAT KETAHANAN BEBERAPA KLON KAKAO TERHADAP PENYAKIT BUSUK BUAH PHYTOPTHORA (,01)

    1. KEMAMPUAN PARAUCHAETES PSEUDOINSULATA REGO BARROS (LEPIDOTERA:ARCTIIDAE )PAD GULAM SIAM (,01)

    1. ANALISA KONSUMSI DAGING SAPI PADA TINGKAT RUMAH TANGGA DI SOLSEL (,02)

    1. KONDISI HARA DAN DAUN TEGAKAN ACACIA MANGIUM WILDD PADA BERBAGAI POSISI DAN TEMPAT TUMBUH YG BERBEDA  ()

    1. SAMA NO 3..........

    1. EVALUASI PERKEMBANGAN VOLUME DAN NILAI TEGAKAN JATI DIKESATUAN DIPEMANGKUAN HUTAN (KPH) KENDAL PERUM PERHUTANI UNIT 1 JATENG  (,01)

    1. ANALISIS KARIOTIP DAN HUBUNGAN KEKERABATAN BEBERAPA KULTIVAR AGLONEMA (,05)

    1. SAMA NO 21........

    1. PENGARUH POPULASI MEMATODA PURU AKAR TERHADAP NODULASI BEBERAPA VARIETAS KAJANG HIJAU  (,02)

    1. INSENTIF EKONOMI DAN DAYA SAING USAHA TANI SAPI PERAH PENGHASIL BAHAN BAKU & INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU (IPS) DIDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  (,05)

    1. ANALISIS KOEFSIEN LINTAS UNTUK MENGKAJI HUBUNGAN BEBERAPA SIFAT AGRONOMIS TANAMAN TEH (CAMELIA SINENISIS L.O KUNTZE)DIKEBUN PAGILARAN  (,92)

    1. KARAKTERISASI TANAH BERDASARKAN BANJIR WARNA TANAH DIATAS FORMASI KARST KECAMATAN WONOSARI GUNUNG KIDUL (,06)

    1. ANALISIS PRODUKSI DAN PENDAPATAN USAHA TANI MINA PADI LAHAN SAWAH IRIGRASI DIKAB SUBANG  (,02)

    1. STRATEGI PEMASARAN PAKANTERNAK KONSENTRAT DIKOPRASI SUSU WARGA MULYO YOGYAKARTA  (,04)   MM NO 134

    1. KAJIAN PERILAKU PENGERINGAN SARI BUAH DENGAN PENGERING SEMPROT COCURRENT  ()

    1. ANALISIS PENENTUAN NJOP DAN KEMAMPUAN PETANI DALAM MEMBAYAR PBB DIKECAMATAN DEPOK SELEMAN  (UDM,06)

    1. ANALISIS FAKTOR FAKTOR YG MEMPENGARUHI HARGA LAHAN PERTANIAN DIPINGIRAN KOTA JOGJA  (UG,05)

    1. ANALISIS EFISIENSI USAHA TANI TEMBAKAU JAWA ASAPAN DIDESA WONOSARI KEC TRUCUK KLATEN (,06)

    1. KAJIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP KETERSEDIAAN BERAS DIYOGYAKARTA (,06)

    1. ANALISIS KONSUMSI PANGAN PADA TINGKAT RUMAH TANGGA DIPROPINSI LAMPUNG (,06)

    1. PENGARUH FAKTOR SOSIAL EKONOMI DAN EFISIENSI PEMANFAATAN FAKTOR PRODUKSI THD PENINGKATAN PRODUKTIVITAS USAHA TANI PADA SAWAH DISUB DISTRICT MALIANA DISTRICT BOBONARA TIMUR LESTE  (,05)

    1. ALOKASI WAKTU KERJA KELUARGA DENGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN PENGRAJIN EMPING MELINJO DIKECAMATAN MLATI KAB SELEMAN  (,05)

    1. PERILAKU PETANI THD RESIKO DALAM USAHA TANI TEMBAKAU DIKABUPATEN MAGELANG  ()

    1. ANALISIS STRUKTUR DAN KINERJA INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT DIINDONESIA TH 1993-2002  (,06)

    1. ANALISIS PERMINTAAN EKSPOR UDANG INDONESIA  (,05)

    44.   ANALISIS MARGIN PEMASARAN KOPI ARABIKA DITIMOR LESTE  (,05)

    1. ANALISIS OF VEGETABLE CONSUMTION AT HOUSEHOTD LEVELS IN JOGJA PROVINCE  (,05)

    1. ANALISIS PEMASARAN BAKPIA DIKELURAHAN NGAMPILAN KECAMATAN NGAMPILAN JOGJA  (,06)

    1. PENGARUH APLIKASI KEDAP BENTONIT FREKUENSI DAN VOLUME PENYIRAMAN TERHADAP PERTUMBUHAN  GULMA DAN HASIL BAWANG MERAH  PADA LAHAN PASIR PANTAI  BUGEL KULON PROGO (,08)

    48     MODEL ROASTING ASAM AMINO HIDROFOBIK DAN FRUKTOSA DALAM LEMAH KAKAO UNTUK MENDAPATKAN AROMA KHAS COKELAT  (,08)

    49    PENGARUH PEMOTONGAN AKAR DAN NUTRISI RENDAH TERHADAP PERTUMBUHAN BIBIT TEH  (,06)

    50   SAMA NO 59.....

    51      IMPLEMENTASI COMUNITY DEVELOPMENT DIPERTAMINA UP VI BALONGAN INDRAMAYU  (,09)

    52    STRATEGI PENGEMBANGAN KOMODITAS KENTENG DIKABUPATEN MINAHASA SELATAN (,09)   MM NO 225

    53    STRATEGI PENGEMBANGAN KOMODITAS PADI DIKABUPATEN KAPUAS HULU  (,09)  MM 226

    54    PENDUGAAN KEMAJUAN SELEKSI GABUNGAN KETURUNAN SAUDARA TIRI DAN SI PADA POPULASI JAGUNG BISMA (,00)

    55    FAKTOR FAKTOR YG MEMPENGARUHI PRODUKSI DAN PERAMALAN PRODUKSI DIPT GUNUNG MADU PLANTATIONS LAMPUNG (,08)

    56    SISTEM PENGEMBANGAN INDUSTRI METE DITINGKAT USAHA KECIL DAN NMENENGAH (UKM) STUDI KASUS DIKAB MUNA PROP SULTENG  (,05)

    57     STUDI POTENSI KAWASAN KONSERVASI UNTUK PARIWISATA ALAM DITAMAN WISATA ALAM SANGAR KECAMATAN ABIANSEMAL KAB BANDUNG BALI (,06)  HUTAN 17

    58     RANCANG BANGUN MESIN PEMBELAH BIJI KEDELAI (GLYEIN MAX L) SISTEM GESEK PUTAR DENGAN PENERAPAN ANALISIS DIMENSI (,10)

    59    STUDI PEMBUATAN MINUMAN DARI EKSTRAK KAYU MANIS DAN MADDU SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KADAR GULA DARAH TIKUS TERINDEKSI ALOKSAN  (,10)

    60   PARTISIPASI MASYARAKAT DLM PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS MENGKUDU DILAHAN PONDOK PESANTREN DRAJAT LAMONGAN  (,10)

    61      PERBAIKAN KARAKTERISTIK PATI UBI JALAR DENGAN HEAT MOISTURE TREATMENT UNTUK PEMBUATAN STRCH NOODLE (,09)

    62    POTENSI ANTIAKSIDEN VIRGIN COCONUT OIL (,06)

    63    MODEL ROASTING ASAM AMINO HODROPOBIK DAN FRAKTOSA UNTUK MENDAPATKAN  AROMA KAS COKLAT (,08)

    64    STUDI KELAYAAN INVESTASI ALAT PENGERING JAGUNG DI KECAMATAN PENYIPATAN KABUPATEN TANAH LAUT  (,04)   MEP NO 44

    65    DAMPAK KEBIJAKSANAAN TATA NIAGA  JERUK TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI JERUK DI KABUPATEN TINGKAT II SAMBAS (,7) MEP 47

    66    INDEKS CUACA DAN FAKTOR –FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI PERTANIAN TANAMAN PANGAN KOMODITAS  PADI DI INDONESIA (,O2) MEP 66

    67     ANALISIS FAKTOR –FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIFITAS  KOPI ARABIKA DI KABUPATEN DAIRI ,08) MEP 67

    68     EFIENSI USAHA PETERNAKAN SAPI PERAH MASA LAKTASI (STUDI KASUS DI KABUPATEN BANYUMAS PROP JATENG )( ,04) MEP 78

    69    UPAYA PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN UDANG DI KABUPATEN CILACAP YG LESTARI DAN PROFITABLE ,DIUKUR MELALUI ESTIMASI  MSY (MAXIMUM SUSTAINABLE YIELD)OAE (OPEN ACCSES EQUILIBRIUM I DAN ER (EKONOMIC RENT)) MEP 80

    70    ANALISA BESARNYA PENGARUH LUAS LAHAN ,TENAGA KERJA BENIH ,PUPUK DAN POMPA AIR DALAM PENINGKATAN  PRODUKSI PADI DI JAWA TENGAH ( ) MEP 86

    71      ANALISIS DAMPAK KRISIS EKONOMI TERHADAP KESEMPATAN KERJA DAN INDENTIFIKASI KOMODITAS ANADALAN SEKTOR PERTANIAN  DI WILAYH SULAWESI ( )MEP 99

    72     ANALISIS PENAWARAN SAPI POTONG DAN SAPI BIBIT DI PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT (, 05) SAINS

    73     ANALISIS DISTRIBUSI BERAS DI PERUSAHAAN UMUM BULOG DIVISI REGIONAL SUMATERA BARAT (, 10) SAINS

    74     ANALISIS PERILAKU HARGA DAN KETERPADUAN PASAR KOMODITAS BAWANG MERAH DI JAWA (, 07)

    75     ANALISIS DISPARITAS PENDAPATAN KEMISKINAN DAN KETAHANAN PANGAN PADA MESYARAKAT TRANSMIGRASI DI KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN (, 10)

    76     ANALISIS USAHA DAN PEMASARAN SUSU SAPI PETERNAK MANDIRI ANGGOTA KOPERASI SUSU WARGA MULYA DI YOGYAKARTA (, 07)

    77     RISIKO PENDAPATAN DAN PERILAKU PETANI TERHADAP RISIKO PADA USAHA TANI UBI KAYU PADA KEMITRAAN DI KECAMATAN KOTABUMI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA (, 09)

    78     PENGARUH KEBIJAKAN HARGA GABAH TERHADAP NILAI TUKAR PETANI DI INDONESIA (, 07)

    79     ANALISIS DAYA SAING KOMODITI KARET ALAM INDONESIA (, 09)

    80    EFEK DIET GLUKOSA TINGGI TERHADAP GAMBARAN C-REACTIVE PROTEIN SERUM DAN JARINGAN LUKA INSISI PADA TIKUS SPRAGUE DAWLEY  HIPERGLIKEMIA YANG DIINDUKSI DENGAN STREPTOZOTOCIN DOSIS TUNGGAL (, 11)

    81      KEMAMPUAN PEPTIDA BIOAKTIF SUSU KEDELAI YANG DIFERMENTASI OLEH BAKTERI ASAM LAKTAT INDIGENOUS DALAM MENGIKAT GARAM EMPEDU (,10)




    PISKOLOGI (S2)
         

    1             PERILAKU SEKSUAL REMAJA AKHIR DALAM BERPACARAN DITINJAU DARI KEMATANGAN BERAGAMA DAN MOTIFASI PACARAN YG BERORIENTASI KEINTIMAN FISIK DAN EMOSIONAL  (,05)

    2           HUBUNGAN ANTARA PRESTASI BELAJAR BHS INGGRIS DENGAN KONSEP DIRI EFIKASI DIRI BHS INGGRIS DAN INTELIGENSI VERBAL SISWA SLTP RAYON KOTA YOGYAKARTA  (,05)

    3           HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TENTANG KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DAN STRES KERJA PADA PEKERJA BAGIAN PEMELIHARAAN KILANG PERTAMINA UNIT PENGOLAHAN (UP) VI BALONGAN INDRAMAYU JAWA BARAT  (,03)

    4           STRATEGI COPYNG ANAK TERLANTAR DALAM MENGHADAPI LINGKUNGAN FISIK PANTI ASUHAN SBG SUATU STRESUR (,02)

    5           HUBUNGAN ANTARA MINAT REMAJA AWAL DAN INTENSITAS PENGGUNAAN MEDIA INTERAKTIF DENGAN EFIKASI DIRI DAN KECENDERUNGAN PERILAKU AGRESIF  (,05)

    6           KEKERASAN TERHADAP ISTRI DITIJAU DARI KOMUNIKASI ANTARA SUAMI ISTRI (,06)

    7            HUBUNGAN ANTARA PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN EFEK TERHADAP KESEHATAN LANSIA  (,04)

    8            KECENDERUNGAN BERPERILAKU PENYALAHGUNAAN NAPA SISWA SMA DITINJAU DARI KECERDASAN EMOSIONAL DAN DISIPLIN SEKOLAH (,06)

    9           MENINGKATKAN PERILAKU SEHAT LANSIA MELALUI DISKUSI KELOMPOK (,01)

    10        HUBUNGAN ANTRA PERSEPSI REMAJA TERHADAP POLA ASUH DAN NILAI NILAI JAWA DENGAN KECENDERUNGAN PERILAKU AGRESIF (,07)

    11           PENGARUH PELATIHAN BERFIKIR POSITIF TERHADAP DEPRESI (,07)

    12         ORGANIZATIONAL CIZEENSIP BEHAVIOR DITINJAU DARI KECERDASAN EMOSI DAN ONTRAK PISKOLOGI PADA KARYAWAN RS STELLA MARIS MAKASAR (,06)

    13         PERAN KECERDASAN EMOSI DAN KECERDASAN SPIRITUAL TERHADAP STRATEGI MENGATASI MASLAH PADA REMAJA (,05)

    14         PERAN PENGETAHUAN AGAMA DAN KONFORMITAS DALAM INTENSI SELAMATAN KEMATIAN DIKECAMATAN PLUMBON KABUPATEN CIREBON (,07)

    15         KEBIASAAN MENGKONSUMSI FAST FOOD DITINJAU DARI KONSEP DIRI REMAJA YG MENGALAMI OBESITAS DAN YG TIDAK MENGALAMI OBESITAS (,06)

    16         SAMA NO 15

    17          KEPERCAYAAN DIRI DAN PENILAIAN DUKUNGAN SOSIAL SEBAGAI PREDIKTOR KEMANDIRIAN SANTRI DIPESANTERN (,05)

    18          PENGAMBILAN KEPUTUSAN REMAJA HAMIL DILUAR NIKAH DITINJAU DARI PERSEPSI DUKUNGAN SOSIAL DAN SIKAP TERHADAP ABORSI (,06)

    19         HUBUNGAN BUDAYA ORGANISASI DUKUNGAN ORGANISASI DAN MOTIFASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT BRI TBK YOGYAJARTA (,08)

    20      PERANAN ORANG TUA DALAM MENGEMBANGKAN MINAT BACA ANAK (TINJAUAN PISKOLOGI PENDIDIKAN ANAK) (,09)    *PEND NO 84*

    21         PENGARUH KETRLIBATAN KERJA PIMPINAN PROFESIONALISME PIMPINAN KEPERCAYAAN KARYAWAN TERHADAP PIMPINAN DANPERSEPSI KEADILAN KARYAWAN TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI KARYAWAN (,09)

    22       PENGARUH SELF ESTEEM DAN POLA PENDIDIKAN TERHADAP WELL BEING REMAJA (,10)

    23       KETERAMPILAN ORIENTASI DAN MOBILITAS DIPPREDIKSI DARI KECERDASAN EMOSIONAL DAN EFIKASI DIRI TUNANETRA USIA SEKOLAH (,10)  SLB

    24       PENGARUH PELATIHAN PENGUNGKAPAN DIRI TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN DIRI TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI INTERPESONAL KARYAWAN (( ,10)

    25       KUALIVIKASI EVEKTIFITAS PEMBELAJARAN GURU PENDIDIKAN  AGAMA ISLAM DALAM MEMBENTUK KECERDASAN EMOSI SISWA DI SMA NEGRI 7 KOTA CIREBON (,05)   PEND 113

    26       PENYUSUNAN BEHAVIORALLY ANCHORED RATING SCALES UNTUK MENINGKATKAN PERSEPSI  KEADILAN PROSEDURAL TERHADAP PENILAIAN KINERJA (,10)

    27        EFEKTIFITAS SENAM HAMIL SEBAGAI PELAYANAN PRENETAL DALAM MENURUNKAN KECEMASAN MENGHADAPI PERSALINAN PERTAMA (,05)
    -->

    2 komentar:

    1. Lowongan Kerja English Tutors & Front Officer
      Easy Speak, Konsultan Bahasa Inggris Nasional yang berkembang pesat dengan 14 cabang yg tersebar di beberapa kota besar tanah air, membuka cabang baru di Kota Pontianak.
      Maka dari itu, Easy Speak mengajak putra-putri generasi muda tanah air untuk bergabung guna mengisi posisi sebagai berikut:
      Posisi Kualifikasi
      English Tutors 1 Fresh Graduate, Pengalaman Mengajar, atau Kompeten
      2 Lancar Bahasa Inggris (Lisan & Tulisan)
      3 Ramah, Komunikatif & Kreatif
      4 Bersedia bekerja FULL TIME
      Front Officer 1 Lulusan SMU atau sederajat minimal
      2 Familiar dengan MS Office
      3 Ramah, Komunikatif & Kreatif
      4 Berpenampilan Menarik
      Fasilitas yg akan kami berikan kepada setiap individu yg lolos seleksi dan test antara lain:
      1) Fixed Employment Contract (after Probation)
      2) Basic Salary
      3) Allowances (Meal & Transport)
      4) Jamsostek (health, accident, pension, & life insurance)
      Jika anda memenuhi kualifikasi untuk posisi di atas, silahkan kirim Lamaran, CV, dan Photo via email ke: easyspeak.recruitment@gmail.com sebelum 1 Oktober 2011.

      Contact Person: Yudi H (085 768 220 001)

      Kunjungi http://www.easyspeak.co.id untuk informasi lebih lanjut dan detail tentang profile perusahaan kami. Selamat Bergabung dengan Easy Speak.

      BalasHapus